Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya memimpin rapat koordinasi penting terkait percepatan pemulihan pasca-bencana di Sumatera. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Rabu (7/1) malam tersebut, memastikan pembangunan hunian bagi korban terdampak bencana akan rampung dalam dua pekan ke depan.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Turut hadir pula para direktur utama dari beberapa perusahaan BUMN konstruksi terkemuka, seperti Waskita, Adhi Karya, Wijaya Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, dan Pembangunan Perumahan.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Fokus utama pembahasan adalah progres pembangunan rumah hunian oleh Danantara di berbagai wilayah terdampak. Mureks mencatat bahwa proyek ini menunjukkan kemajuan signifikan.
Progres Pembangunan Hunian dan Fasilitas Umum
“Terkait Danantara, perkembangan pembangunan rumah hunian yang dibangun Danantara. Dalam 2 minggu ke depan, rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” demikian keterangan yang diunggah akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Kamis (8/1).
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga melaporkan perkembangan pemulihan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Pembersihan dan pemulihan infrastruktur vital seperti jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air, dan perkantoran dilakukan secara masif dan cepat.
“Kementerian Pekerjaan Umum, seiring pembersihan dan pemulihan kembali seluruh fasilitas umum (jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air dan perkantoran) secara masif dan cepat,” ujar keterangan tersebut. Kementerian PU juga tengah membangun rumah hunian di Aceh yang ditargetkan selesai pada awal Februari.
Pemerintah daerah setempat juga aktif menyerap aspirasi dari para korban bencana. Hal ini penting mengingat adanya beragam keinginan dari masyarakat terdampak terkait jenis hunian yang dibutuhkan.
“Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya. Pemerintah secepat mungkin membangun hunian, untuk kemudian para bupati yang memobilisasi warga yang menempatinya,” jelas pernyataan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan warga.
