Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti insiden tragis yang menimpa sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara. Sebuah mobil pengangkut logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak para korban. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dan Yahya Zaini, mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyaluran program ini segera dievaluasi.
Sorotan terhadap Tata Kelola Program MBG
Charles Honoris menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menilai insiden ini mengungkap adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG, terutama pada aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa sopir yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah sopir pengganti yang tidak terbiasa menangani armada tersebut.
“Insiden ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG, khususnya dalam aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Informasi bahwa sopir yang mengemudikan kendaraan merupakan pengganti yang tidak biasa menangani armada tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan verifikasi personel tidak berjalan semestinya,” ujar Charles.
Legislator dari Fraksi PDIP ini menekankan pentingnya proses verifikasi yang ketat bagi setiap individu yang bertugas dalam program ini. Ia menegaskan bahwa penunjukan sopir tidak bisa dilakukan sembarangan, terutama ketika menyangkut keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah.
“Setiap individu yang ditugaskan dalam program ini, termasuk sopir, harus melewati proses verifikasi yang ketat dan memenuhi standar kualifikasi yang jelas. Tidak bisa asal tunjuk, apalagi ketika tugasnya melibatkan keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah,” tegas Charles.
Charles mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program, termasuk mekanisme pengadaan dan penugasan tenaga lapangan. Ia juga menuntut pertanggungjawaban yang transparan bagi siapa pun yang terbukti lalai.
“Kami mendesak BGN dan instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap SOP pelaksanaan program ini, termasuk mekanisme pengadaan dan penugasan tenaga lapangan. Siapa pun yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban secara transparan. Iya, didalami dan dievaluasi (SPPG penyalur),” sambungnya.
Kelemahan Pengawasan dan Sanksi untuk SPPG
Senada dengan Charles, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menyoroti rendahnya pengawasan terhadap SOP distribusi makanan bergizi gratis. Ia menilai hal ini menunjukkan kelemahan pengawasan dari BGN.
“Ini menunjukkan masih adanya kelemahan pengawasan dari BGN. Semestinya harus ada SOP dalam distribusi makanan. Mobilnya dipastikan tidak ada masalah atau kerusakan. Mobil dicek dan di-service secara rutin tiap bulan. Sopirnya orang yang ahli mengemudi serta sehat jasmani dan rohani,” ujar Yahya.
Legislator dari Fraksi Golkar ini mendapatkan informasi bahwa rem kendaraan yang digunakan mengalami blong. Ia mendesak BGN untuk memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti melanggar.
“Saya dapat info, itu sopirnya sopir pengganti. Remnya blong, lalu injek gas. Saya mendesak pihak BGN untuk memberikan sanksi kepada SPPG yang melanggar berupa pemutusan kerjasama karena kurang waspada mengecek kondisi kendaraan dan sopir yang tidak layak mengemudi,” ucap Yahya.
Perhatian pada Korban dan Proses Hukum
Yahya Zaini juga menyoroti dampak psikologis yang dialami para siswa korban dalam insiden tersebut. Ia berharap pihak kepolisian dapat mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Apalagi ada korban yang luka berat dan luka ringan. Saya minta pihak kepolisian mengusut masalah penabrakan tersebut. Saya minta BGN untuk membantu biaya perawatan korban sampai sembuh. Termasuk biaya perawatan siswa yang mengalami trauma atas kejadian tersebut. Seperti biaya kesehatan mental. Sopir dan SPPG-nya perlu diperiksa,” imbuhnya.
