NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk segera mengupayakan kompromi dan gencatan senjata. Seruan ini disampaikan menyusul inisiatif perdamaian yang diajukan Perdana Menteri Transisi Sudan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan lalu.
Juru bicara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Stephan Dujarric, pada Jumat (26/12) menyatakan bahwa Sekjen PBB António Guterres menekankan pentingnya upaya perdamaian mengingat konflik telah memasuki tahun baru. “Beliau menyerukan kepada para pihak untuk menyepakati penghentian permusuhan segera,” ujar Dujarric.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Para pihak juga diminta untuk berupaya mencapai gencatan senjata yang langgeng, serta menjaga persatuan dan integritas teritorial Sudan. “Kami mendesak para aktor Sudan memprioritaskan kompromi dan mengartikulasikan visi bersama untuk transisi yang dipimpin sipil,” tambah Stephan.
Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk Sudan, Ramtane Lamamra, menegaskan kesiapannya untuk memajukan konsultasi dengan kedua pihak. Hal ini terutama untuk membantu mengamankan resolusi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lamamra menggarisbawahi berbagai insiden yang meningkatkan risiko bagi warga sipil dan para pekerja kemanusiaan. Insiden tersebut mencakup serangan pesawat tak berawak, pengungsian, dan pembunuhan pasukan penjaga perdamaian.
Melansir UN News, misi perdamaian PBB telah menyelesaikan evakuasi pangkalan logistiknya di wilayah Kadugli, Kordofan Selatan. Evakuasi ini mengakhiri hampir 13 tahun operasi pasukan PBB di lokasi tersebut.
Langkah ini menyusul serangan pesawat tak berawak pada 13 Desember 2025 yang menewaskan enam anggota pasukan asal Bangladesh. Jenazah para korban telah dipulangkan, sementara delapan dari sembilan anggota yang terluka masih menjalani perawatan di Kenya.
Pangkalan Kadugli berfungsi sebagai markas besar Mekanisme Verifikasi dan Pemantauan Perbatasan Bersama (JVMM). Pangkalan ini bertugas memantau zona perbatasan demiliterisasi aman yang didirikan oleh Sudan dan Sudan Selatan pada tahun 2012.
Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, para pejabat senior memperingatkan intensifikasi pertempuran. Kondisi ini telah menyebabkan pengungsian massal, mengganggu akses bantuan, dan memperburuk kondisi yang sudah sangat buruk bagi warga sipil.
Perang antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter telah memasuki tahun ketiga. Menurut PBB, konflik ini telah merenggut ribuan nyawa warga sipil, menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan memicu kondisi kelaparan di beberapa daerah.
Krisis Pengungsi Semakin Parah
Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Minggu (28/12) melaporkan lebih dari 1.200 warga sipil kembali mengungsi dari wilayah Kordofan Selatan dan Kordofan Utara di Sudan. Pengungsian ini terjadi akibat meningkatnya ketidakamanan di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
