Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran program Mudik Gratis Lebaran 2026. Masyarakat dapat mulai mendaftar pada 4 Februari 2026. Program ini merupakan inisiatif tahunan yang dirancang untuk memfasilitasi warga Jawa Tengah agar dapat pulang kampung dengan aman, nyaman, dan tanpa biaya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng telah menginventarisasi sedikitnya 349 unit bus dan 20 rangkaian kereta api. Armada ini disiapkan untuk melayani arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Evaluasi dan Upaya Penambahan Armada
Sumarno menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan mudik gratis setiap tahunnya. “Program mudik dan balik rantau ini merupakan agenda rutin tahunan yang terus kami evaluasi dari tahun ke tahun agar pelayanannya semakin baik,” kata Sumarno di Semarang, Rabu (7/1/2026).
Meskipun demikian, menurut Mureks, jumlah armada yang tersedia saat ini masih berada di bawah capaian tahun sebelumnya. Sumarno mengakui adanya pekerjaan rumah untuk menyamai atau bahkan melampaui jumlah armada pada pelaksanaan mudik gratis Lebaran 2025 yang mencapai 383 unit bus.
“Untuk sampai saat ini kita masih punya pekerjaan rumah karena armada masih di bawah tahun 2025. Tapi kita berupaya untuk minimal sama, dan kalau memungkinkan ada tambahan,” ujarnya.
Rapat Koordinasi dan Peningkatan Titik Keberangkatan
Pernyataan tersebut disampaikan Sumarno saat memimpin rapat koordinasi lanjutan. Rapat ini melibatkan perwakilan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta unsur dunia usaha, guna mematangkan persiapan Program Mudik Lebaran Gratis 2026. Selain penguatan armada, Pemprov Jateng juga aktif menampung masukan dari paguyuban peserta mudik dan balik rantau, khususnya terkait penambahan titik pemberangkatan dan tujuan.
Pemerintah provinsi akan melakukan pemetaan domisili peserta secara cermat. Hal ini bertujuan agar titik keberangkatan dapat lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, sehingga meminimalisir biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
“Dengan titik pemberangkatan yang lebih dekat, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menuju lokasi keberangkatan. Ini bagian dari pelayanan publik yang terus kami perbaiki,” tegas Sumarno.
