Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi perdana bersama 14 perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, pada Senin, 5 Januari 2026.
Rapat penting ini dipimpin oleh Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, dan turut dihadiri oleh para Person in Charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang ditunjuk khusus untuk bertugas di wilayah Aceh. Pertemuan ini menjadi langkah konkret DPR RI dalam mengawal proses pemulihan pascabencana.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Menurut Mureks, rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada 30 Desember 2025 di Banda Aceh. Kala itu, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dengan fokus pada penanganan dan pemulihan dampak banjir di Sumatera, khususnya Provinsi Aceh.
TA Khalid menjelaskan, kehadiran para PIC sangat krusial. “Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujarnya, Selasa (6/1).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas bersama para PIC membahas secara mendalam mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan. Data ini akan bersumber dari berbagai pihak, termasuk relawan, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah, yang kemudian akan menjadi dasar utama pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan.
TA Khalid menegaskan komitmen Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI untuk terus mengawal koordinasi lintas sektor. Pihaknya juga akan memantau perkembangan di lapangan serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat terdampak, khususnya di Aceh.
“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelas Khalid.
Ia menambahkan, pola kerja yang terintegrasi dan kolaboratif ini diharapkan dapat menjadikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh.
