Jakarta, Senin (29/12/2025) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan akan melanjutkan aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Selasa (30/12/2025). Diperkirakan, demo esok hari akan melibatkan sekitar 10.000 buruh yang datang menggunakan sepeda motor dari berbagai wilayah di Jawa Barat, dengan potensi mencapai 20.000 orang.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan rencana tersebut dalam konferensi pers yang digelar sebelum aksi demo hari ini. “Rencana kami besok aksi lagi. Akan ada 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir,” kata Said Iqbal, Senin (29/12/2025).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Aksi Awal dan Ultimatum Negosiasi
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (29/12/2025) ini memang hanya diikuti sekitar 500 orang. Said Iqbal menjelaskan bahwa jumlah massa yang lebih sedikit hari ini merupakan strategi awal untuk menunggu respons pemerintah.
“Jumlah buruh yang demo hari ini memang sedikit, kami sengaja, untuk menunggu respons pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” lanjutnya.
Namun, Said Iqbal menegaskan bahwa jika ruang negosiasi tidak terwujud, buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar, bahkan berpotensi berujung pada mogok nasional.
“Hari ini baru aksi awal, nanti setelah tahun baru, kita lanjut aksi lagi, jika tuntutan kita tidak dipenuhi. Intinya, sampai gubernur memutuskan UMP 2026 Jakarta sebesar Rp 5,89 juta,” jelas Said Iqbal.
Kekecewaan Buruh Jawa Barat Picu Massa Lebih Besar
Peningkatan jumlah massa pada aksi besok juga didorong oleh kekecewaan buruh di Jawa Barat. Mereka menyoroti keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang mencoret kebijakan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 wilayah Jawa Barat.
“Kami kecewa dengan sikap Gubernur Jawa Barat yang tiba-tiba menghapus kebijakan UMSK di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat,” ungkap Said Iqbal.
Dua Tuntutan Utama Buruh
Dalam aksi unjuk rasa ini, buruh mengajukan dua tuntutan utama:
-
Penolakan UMP 2026 dan Desakan UMSP 2026 Jakarta: Buruh menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang telah ditetapkan. Mereka mendesak Gubernur Jakarta Pramono untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta 2026 sekurang-kurangnya 5% di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Kami menolak UMP 2026 yang tidak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL) dan mendesak kepada Gubernur Jakarta Pramono untuk menetapkan UMSP Jakarta 2026 sekurang-kurangnya 5% di atas KHL,” tegas Said Iqbal.
-
Pengembalian UMSK 2026 Jawa Barat: Buruh meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengembalikan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota (UMSK) 2026 di 19 wilayah yang sebelumnya telah dihilangkan atau dikurangi melalui surat keputusan gubernur yang baru.
“Kami juga meminta tanpa syarat kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan nilai UMSK 2026 di 19 wilayah di Jawa Barat, yang sudah dihilangkan, dikurangi, dan dihapus oleh SK Gubernur,” terangnya.
