Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk penyelamatan arsip pascabencana. Langkah ini menjadi krusial menyusul bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, yang tidak hanya merusak lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan arsip negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menerima audiensi Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Mego Pinandito, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Selasa (16/12) lalu. Menurut Rini, isu penyelamatan arsip pascabencana merupakan hal strategis. “Tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan arsip negara dan pemerintahan daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/12/2025).
Rini menekankan bahwa arsip memiliki nilai penting untuk masa depan, mulai dari upaya penyelamatan arsip yang ada saat ini hingga evaluasi agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah bencana. Ia bahkan menyoroti sejarah Kerajaan Sriwijaya di Sumatra yang telah mengarsipkan upaya pencegahan banjir.
Belajar dari Sejarah: Taman Sriksetra Sriwijaya
Sebagai contoh, prasasti Talang Tuo mencatat pembangunan Taman Sriksetra pada tahun 606 Saka (684 Masehi). Taman ini dirancang dengan sistem hidraulika kuno berupa kanal, kolam, telaga, dan parit untuk mengatur aliran air dan mencegah banjir. Penanaman pohon-pohon tertentu juga bertujuan menampung air saat hujan deras dan menjaga pasokan air di musim kemarau. Semua upaya ini diarsipkan secara rapi, menjadi bukti pentingnya pengelolaan arsip untuk keberlanjutan.
Merujuk pada sejarah tersebut, kontribusi ANRI menjadi penopang vital dalam menjaga arsip negara tetap selamat dan tertata. Hal ini memungkinkan generasi mendatang untuk belajar dari peristiwa saat ini, khususnya dalam proses pembelajaran kebijakan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta keberlanjutan reformasi birokrasi.
Empat Prioritas Penyelamatan Arsip Pascabencana
- ANRI perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelamatan arsip pascabencana, termasuk integrasi dengan data kebencanaan dan data ASN terdampak.
- “Kedua, ANRI diharapkan menyusun peta prioritas arsip terdampak, terutama arsip yang bersifat vital dan strategis, yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan pengambilan keputusan pemerintahan daerah,” ungkap Rini.
- ANRI perlu memperkuat kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar penyelamatan arsip terhubung dengan pemulihan manajemen ASN.
- Perlu penguatan arsip digital yang bersifat resiliensi, yakni membangun sistem yang mampu bangkit dan beradaptasi setelah terjadi kesulitan seperti bencana alam.
Selain itu, Rini juga menyerukan pergeseran pendekatan penanganan arsip pascabencana, dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan sistemik. “Dari yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif dan sistemik. Apresiasi terhadap langkah awal yang telah dilakukan ANRI perlu diikuti dengan penguatan kebijakan, koordinasi, dan sistem pendukung agar negara tidak kehilangan memori, legitimasi, dan kapasitas institusionalnya,” pungkas Rini.
