Greenland, pulau terbesar di dunia, selama bertahun-tahun jarang menjadi pusat perdebatan politik global. Wilayah ini lebih sering disorot dalam konteks perubahan iklim, pencairan es Arktik, atau isu masyarakat adatnya. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Greenland kembali mencuat ke permukaan bukan karena isu lingkungan, melainkan karena ambisi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump untuk “menguasai” wilayah tersebut.
Gagasan Trump untuk membeli Greenland sebenarnya bukan hal baru. Pada tahun 2019, ide ini sempat muncul namun kala itu masih dianggap sebagai candaan diplomatik. Kini, situasinya berbeda. Pasca-intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela dan pernyataan terbuka Gedung Putih yang menyebut opsi militer untuk Greenland “selalu tersedia”, ancaman terhadap Greenland tidak lagi dapat dipahami sebagai retorika kosong. Fenomena ini justru memunculkan sebuah pola kebijakan luar negeri baru, atau lebih tepatnya, kebangkitan pola lama yang dapat disebut sebagai Realisme Trumpian.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Memahami Realisme Trumpian: Politik Internasional ala Trump
Realisme Trumpian menunjukkan perbedaan mendasar dari teori realisme tradisional dalam hubungan internasional. Jika realisme tradisional menekankan keseimbangan kekuatan (balance of power) dan kehati-hatian strategis, Realisme Trumpian justru bersifat lebih vulgar, personalistik, ekspansionis, dan bahkan narsisistik. Bagi Trump, dunia dipahami sebagai arena zero-sum, di mana satu pihak hanya bisa menang jika pihak lain kalah. Norma internasional, hukum, dan aliansi hanya bernilai sejauh menguntungkan kepentingan Amerika Serikat secara langsung, atau bahkan lebih sempit lagi, demi kepentingan politik Trump sendiri.
Dalam kerangka ini, ancaman penggunaan kekuatan bukanlah kegagalan diplomasi, melainkan alat negosiasi yang menjadi bagian dari diplomasi itu sendiri. Kedaulatan negara lain tidak lagi dipandang sebagai prinsip sakral dalam hubungan internasional, melainkan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan. Mureks merangkum, pandangan ini menjelaskan mengapa Trump tampak tidak terganggu oleh fakta bahwa Greenland adalah wilayah otonom dari Denmark, yang juga merupakan sekutu Amerika Serikat dalam aliansi pertahanan NATO. Tampaknya, dalam Realisme Trumpian, sekutu tidak sama dengan mitra setara, tetapi sebagai aktor lemah yang seharusnya tunduk pada kepentingan pihak yang lebih kuat.
Obsesi Greenland: Antara Ego Personal dan Geopolitik
Untuk memahami obsesi Trump terhadap Greenland, faktor kepribadiannya tidak bisa diabaikan. Pada berbagai kesempatan, Trump menunjukkan ketertarikan pada simbol-simbol warisan sejarah, kerap menyebut tokoh seperti Thomas Jefferson dan William McKinley, dua presiden AS yang dikenal karena ekspansi teritorial. Bagi Trump, upaya mengakuisisi Greenland bukan hanya kebijakan luar negeri, melainkan juga sebagai monumen sejarah yang akan mengabadikan namanya sebagai salah satu presiden legendaris Amerika Serikat.
Cara Trump membicarakan Greenland juga mencerminkan pandangan ini. Ia menyebutnya sebagai “real estate deal” besar, sebuah bahasa yang mereduksi kedaulatan Greenland menjadi sekadar bisnis jual beli properti. Konsekuensinya, sejarah kolonial hingga aspirasi masyarakat lokal dianggap sekadar transaksi properti belaka. Negara, dalam pandangan Trump, tidak jauh berbeda dari aset bisnis. Diplomasi menjadi negosiasi harga, sementara aliansi diperlakukan layaknya kontrak yang bisa dibatalkan sepihak jika dianggap kurang menguntungkan.
Meski faktor kepribadian Trump signifikan, ambisi terhadap Greenland tidak sepenuhnya irasional dari sudut pandang kepentingan Amerika Serikat sendiri. Secara geopolitik, Greenland memiliki nilai strategis yang luar biasa tinggi. Pulau ini mengontrol Greenland–Iceland–United Kingdom Gap (GIUK Gap), jalur penting bagi pertahanan maritim Atlantik Utara, serta berperan vital dalam sistem pertahanan udara dan ruang angkasa Amerika Serikat, termasuk operasi satelit orbit kutub.
Perubahan iklim semakin meningkatkan nilai strategis Greenland. Pencairan es membuka jalur pelayaran Arktik baru dan mempermudah akses terhadap sumber daya alam, termasuk mineral langka yang krusial bagi teknologi dan industri pertahanan Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan Tiongkok di Arktik, Washington khawatir bahwa Greenland suatu hari bisa “jatuh” ke penguasaan rival geopolitiknya. Namun, Amerika Serikat sudah memiliki basis militer di Greenland, terikat perjanjian pertahanan dengan Denmark, dan memiliki ruang besar untuk memperkuat kehadirannya secara sah. Keinginan untuk mengakuisisi Greenland sepenuhnya bukan kebutuhan strategis mutlak, melainkan pilihan politik yang sarat simbol dominasi.
Dari Venezuela ke Greenland: Normalisasi Neo-Imperialisme
Intervensi Amerika Serikat di Venezuela, yang berhasil menculik Presiden Maduro, tampaknya menurunkan ambang psikologis penggunaan kekuatan oleh pemerintahan Trump. Jika kedaulatan Venezuela bisa dilanggar tanpa konsekuensi serius, mengapa tidak mencoba pendekatan serupa atau setidaknya ancaman serupa terhadap Greenland? Di sinilah pola neo-imperialisme Amerika Serikat di bawah Trump terlihat jelas. Negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga tatanan internasional, kebebasan, dan demokrasi justru bertindak sebagai kekuatan revisionis. Ancaman aneksasi, tekanan ekonomi, dan intimidasi militer menjadi instrumen kebijakan yang dinormalisasi pada era Trump.
Dampak paling serius dari ambisi ini terlihat pada konteks NATO dan hubungan Amerika Serikat dengan Eropa. NATO tidak pernah dirancang untuk menghadapi konflik antar-anggotanya sendiri. Jika Amerika Serikat benar-benar menggunakan kekuatan terhadap Denmark, NATO akan menghadapi krisis eksistensial. Bahkan tanpa eskalasi militer, ancaman saja sudah cukup merusak fondasi aliansi. Prinsip solidaritas kolektif menjadi kosong ketika ancaman justru datang dari negara terkuat dalam aliansi itu sendiri.
Respons Eropa sejauh ini masih mencerminkan kelemahan strukturalnya. Pernyataan normatif tentang kedaulatan dan hukum internasional tidak disertai daya tekan nyata. Ketergantungan pada Amerika Serikat dalam bidang pertahanan membuat banyak negara Eropa merasa enggan untuk bersikap tegas. Ironisnya, sikap lunak ini justru memperkuat keyakinan Trump bahwa tekanan sepihak efektif sebagai alat politik luar negerinya. Lebih jauh, preseden yang ditimbulkan oleh Trump ini berbahaya secara global. Normalisasi ancaman terhadap kedaulatan negara oleh aktor negara lainnya mempercepat penggerusan hukum internasional.
Suara Masyarakat Adat yang Terabaikan
Di tengah tarik-menarik politik kekuatan negara besar, suara suku Inuit—masyarakat adat asli Greenland—kerap terpinggirkan. Banyak warga Inuit Greenland menginginkan kemerdekaan dari Denmark, tidak lagi menjadi daerah otonom di bawah bendera Denmark. Tentu masyarakat asli Greenland yang ingin merdeka bukan bertujuan untuk berpindah dari satu relasi kolonial ke relasi kolonial lain. Ambisi Amerika Serikat justru berpotensi menyandera proses dekolonisasi Greenland dan mengulang pola subordinasi lama dengan wajah baru yang mungkin bisa lebih buruk. Para pengunjuk rasa di Nuuk, Greenland, pada 15 Maret 2025, bahkan menyuarakan slogan tegas: “Greenland milik rakyat Greenland.”
Pada akhirnya, Greenland tidak seharusnya diposisikan sekadar pulau es raksasa di utara bumi. Ia adalah bagian dari representasi dunia yang sedang bergerak menjauh dari tatanan berbasis norma menuju politik kekuasaan yang vulgar. Realisme Trumpian mungkin tampak menawarkan ketegasan atau kenekatan bagi Trump dan pendukungnya, tetapi biayanya mahal: runtuhnya kepercayaan, rapuhnya aliansi, dan terkikisnya hukum internasional. Namun, tampaknya hal-hal itu bukan menjadi pertimbangan penting bagi Realisme Trumpian. Jika wilayah sesama sekutu NATO saja dapat diperlakukan sebagai objek aneksasi oleh Amerika Serikat, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “Siapa yang kuat dalam sistem internasional saat ini?” melainkan “Siapa yang benar-benar aman dalam sistem internasional hari ini?”
