Gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di Iran yang dipicu masalah ekonomi sejak 28 Desember lalu telah menewaskan puluhan demonstran dan personel keamanan. Situasi ini memicu perang pernyataan sengit antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan petinggi Iran, meningkatkan ketegangan di kancah internasional.
Menurut laporan kelompok hak asasi manusia, setidaknya 48 demonstran dan 14 personel keamanan tewas dalam kerusuhan yang kini memasuki hari ke-13. Mureks merangkum, aksi protes ini telah berkembang menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dengan seruan untuk mengakhiri Republik Islam dan bahkan mendesak pemulihan monarki.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Tuntutan Rakyat dan Respons Pemerintah
Aksi protes bermula dari kemarahan publik atas masalah ekonomi, termasuk biaya hidup yang melonjak dan nilai mata uang Iran yang melemah drastis terhadap dolar AS. Pada 31 Desember 2025, catatan Mureks menunjukkan, dolar AS diperdagangkan sekitar 140.000 toman di Teheran, memicu penutupan toko-toko oleh pemilik bisnis.
Video yang diverifikasi oleh BBC Persia memperlihatkan protes menyebar di kota-kota seperti Lordegan, Tehran, dan Marvdasht di Provinsi Fars pada 1 Januari. Sejumlah video di media sosial juga menunjukkan mobil-mobil dibakar selama bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Pemerintah Iran merespons dengan pengetatan keamanan, terutama di Tehran. Sekolah, universitas, dan lembaga publik ditutup di seluruh Iran pada 31 Desember, yang secara resmi disebut sebagai upaya penghematan energi akibat cuaca dingin. Namun, banyak warga Iran memandang langkah ini sebagai upaya meredam kerusuhan.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut para demonstran antipemerintah sebagai “pembuat onar” yang berusaha “memenuhi keinginan presiden AS.” Dalam pidato televisi pada Jumat, Khamenei menegaskan, “Biarkan semua orang tahu bahwa Republik Islam berkuasa melalui darah ratusan ribu orang yang mulia dan tidak akan mundur di hadapan mereka yang menyangkal hal ini.” Ia menambahkan bahwa Iran “tidak akan mundur dalam menangani unsur-unsur destruktif.”
Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan pemerintahannya akan mendengarkan “tuntutan yang sah” dari para demonstran. Namun, Jaksa Agung Mohammad Movahedi-Azad memperingatkan bahwa upaya menciptakan ketidakstabilan akan dibalas dengan “tanggapan yang tegas.”
Korban Jiwa dan Penangkapan
Data dari Human Rights Activist News Agency (HRANA) yang berbasis di AS menyebutkan, selain 48 demonstran tewas, lebih dari 2.277 orang juga ditangkap sejak protes dimulai pada 28 Desember. Sementara itu, Iran Human Rights (IHRNGO) yang berbasis di Norwegia melaporkan setidaknya 51 demonstran tewas, termasuk sembilan anak-anak. BBC Persia telah mengonfirmasi identitas 22 korban tersebut.
Insiden kekerasan juga dilaporkan. Media milik pemerintah melaporkan seorang anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) tewas dalam bentrokan dengan demonstran pada malam pergantian tahun di kota Kouhdasht. Sebanyak 13 anggota polisi dan Basij terluka akibat lemparan batu di wilayah tersebut. Di Azna, markas polisi diserang, menyebabkan tiga orang tewas dan 17 luka-luka.
Ketua Mahkamah Agung Provinsi Lorestan, Saeed Shahvari, mengumumkan penangkapan sejumlah demonstran di Azna dan Delfan, memerintahkan “tindakan hukum yang tegas terhadap para perusuh.”
Ancaman AS dan Balasan Iran
Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran. “Kami akan menyerang mereka dengan keras di tempat yang paling menyakitkan,” kata Trump di Gedung Putih pada Jumat. Ia menambahkan bahwa pemerintahannya memantau situasi di Iran dengan cermat dan keterlibatan AS bukan berarti mengerahkan “pasukan di lapangan.”
Melalui platform media sosial Truth Social, Trump menulis, “Jika Iran menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal, seperti kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang untuk menolong mereka. Kami siap mengambil tindakan.” Departemen Luar Negeri AS juga menyatakan “sangat prihatin dengan laporan dan video yang menunjukkan bahwa demonstran damai di Iran menghadapi intimidasi, kekerasan, dan penangkapan.”
Iran menanggapi ancaman AS dengan keras. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh AS memiliki catatan buruk terhadap rakyat Iran, termasuk “mengorganisir kudeta 19 Mordad 1953,” “menembak jatuh pesawat penumpang Iran pada 1988,” dan “sepenuhnya mendukung Saddam Hussein dalam perang delapan tahun.” Baghaei menegaskan, “orang Iran tidak akan membiarkan intervensi asing dalam dialog dan interaksi mereka untuk menyelesaikan masalah.”
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menafsirkan sikap Trump mengindikasikan keterlibatan AS dalam protes. “Trump harus tahu bahwa campur tangan Amerika dalam masalah internal ini setara dengan kekacauan di seluruh wilayah dan menjadi kehancuran kepentingan Amerika,” tulis Larijani di X. Penasihat Pemimpin Republik Islam, Ali Shamkhani, menambahkan, “Setiap tangan intervensionis yang mendekati keamanan Iran dengan dalih apa pun akan dipotong sebelum tiba. Keamanan nasional Iran adalah garis merah, bukan panggung untuk cuitan yang provokatif.”
Suara Oposisi dan Konteks Sejarah
Di tengah gelombang protes, suara oposisi juga menguat. Mawlavi Abdul Hamid Esmailzahi, pemimpin salat Jumat di Zahedan, menyampaikan dalam khotbahnya, “Hidup dan mata pencarian rakyat Iran telah mencapai jalan buntu.” Ia menekankan, “Rakyat berhak mengadakan protes damai, dan petugas tidak boleh menangani demonstran dengan kekerasan.” Esmailzahi juga mengkritik rencana pembagian kupon oleh pemerintah, menyebutnya “tidak berguna.”
Kritikus politik dan mantan ketua parlemen Iran, Mehdi Karroubi, mengkritik alokasi anggaran besar untuk “institusi agama dan pemerintah,” menyebutnya “pencurian harta negara.” Karroubi menyatakan, “Sebagai ulama, saya malu kepada rakyat karena anggaran yang diberikan kepada individu-individu berkedok lembaga keagamaan dan budaya.”
Gelombang demonstrasi kali ini merupakan aksi yang paling luas sejak pemberontakan pada 2022 yang dipicu kematian Mahsa Amini, seorang perempuan muda yang diduga meninggal dalam tahanan polisi syariah. Namun, unjuk rasa kala itu skalanya tidak sebesar sekarang.
