PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat realisasi penyerapan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk sektor kereta api saat ini hampir mencapai angka yang telah ditentukan pada tahun 2025. Tingginya mobilitas masyarakat dan angkutan barang menjadi pendorong utama penyerapan ini.
EVP of Supply Chain PT KAI, Muhajir Afif, mengungkapkan bahwa tren penyerapan kuota BBM subsidi untuk perusahaan tahun ini sesuai dengan rencana. Hingga tanggal 21 Desember 2025, realisasi konsumsi secara keseluruhan sudah menyentuh angka 95,7% dari total kuota yang diberikan sebesar 216 ribu kiloliter (kl).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Pihaknya memproyeksikan alokasi BBM subsidi untuk perusahaan dapat terserap secara maksimal pada akhir Desember 2025. “Harapan kami mudah-mudahan nanti di akhir tahun, 31 Desember ini semuanya 100% bisa kita serap, kita alokasikan semua untuk kemaslahatan masyarakat,” ujar Muhajir di Kantor KAI DAOP 8, Surabaya, pada Jumat (26/12/2025).
Muhajir menambahkan, total kuota BBM subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk KAI pada tahun 2025 adalah sebesar 216 juta liter atau 216 ribu kl. Proyeksi realisasi hingga 31 Desember 2025 diperkirakan akan mencapai angka 98,65%, sedikit di bawah kuota yang diberikan, namun tetap dalam hitungan penyerapan yang optimal.
“Namun demikian kalau secara rata-rata, average di kuota 2025 dari 216 juta liter ini kita realisasi di 95% sampai dengan 21 Desember. Sedangkan harapan kami di akhir tahun nanti di 31 Desember itu sampai di 98,65%,” tambahnya.
Dari kuota BBM subsidi tersebut, penyerapan untuk angkutan kereta penumpang tercatat sebesar 183 ribu kl atau setara 94,09% dari alokasi. Sementara itu, segmen angkutan barang seperti angkutan semen mencatatkan 94,6%, peti kemas 90%, dan angkutan parsel mencapai 95,74%.
Melihat tren pertumbuhan penumpang dan barang yang terus meningkat, KAI telah mengajukan usulan angka kuota BBM subsidi untuk tahun depan. Perusahaan berharap pemerintah dapat menyetujui alokasi baru untuk mendukung operasional kereta api di tahun 2026.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menilai pengelolaan BBM subsidi oleh KAI transparan dan minim potensi penyelewengan. Menurutnya, angkutan kereta api merupakan moda transportasi yang paling efisien dan amanah dalam memanfaatkan subsidi negara dibandingkan sektor lainnya.
“Kami terima kasih, ini amanah negara dan pastinya kita harus ukur dan kita jaga bersama agar supaya kualitas pemanfaatan dan penggunaannya tidak terjadi penyalahgunaan,” tegas Wahyudi dalam kunjungannya ke Kantor KAI DAOP 8, pada Jumat (26/12/2025).
Perihal usulan kuota BBM subsidi untuk KAI di tahun 2026, Wahyudi memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam. Dia menilai, kebutuhan di lapangan bersifat dinamis, terutama saat terjadi pergeseran rute atau lonjakan penumpang di momen-momen besar nasional, sehingga penetapan kuota nanti akan tetap fleksibel melalui mekanisme evaluasi berkala.
“Jadi prinsip nanti mohon diterima atas ketetapan ini dan dengan berjalannya waktu pasti nanti untuk menjadikan koordinasi dan evaluasi atas penyesuaian-penyesuaian BPH Migas itu dilaksanakan. Karena pas agenda-agenda seperti kegiatan nasional seperti ini, ini pasti semua berubah itu yang kami sampaikan,” tandasnya.
