Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) baru yang menggunakan material conwood di Pesanggrahan, Jakarta Barat, dan Cipinang, Jakarta Timur. Peresmian ini dilakukan pada Selasa, 30 Desember 2025, dengan tujuan utama mencegah pencurian material JPO yang kerap terjadi sebelumnya.
Pembangunan kedua JPO yang dilengkapi lift ini memakan waktu tujuh bulan. Pramono Anung menjelaskan bahwa JPO Pesanggrahan memiliki panjang 31 meter dan lebar 3 meter.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Material Conwood untuk Keamanan JPO
Pramono Anung menegaskan bahwa material conwood dipilih sebagai pengganti besi untuk alas JPO. Conwood merupakan material komposit yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen.
“Kami meresmikan dua JPO (jembatan penyeberangan orang) yang baru, yang dibangun selama 7 bulan. Yang pertama, di Jakarta Barat ini namanya JPO Pesanggrahan. Panjangnya 31 meter, lebarnya 3 meter,” kata Pramono.
Pemilihan conwood didasari pengalaman sebelumnya di mana material besi JPO sering dicuri. Dengan conwood, risiko pencurian diharapkan dapat diminimalisir.
“Dan ini adalah JPO yang tidak lagi dibuat dari besi, tetapi dari conwood. Jadi conwood itu concrete wood, maka dengan demikian pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil, di tempat ini pasti nggak bisa. Karena kalau diambil, nggak akan bisa dijual,” ujarnya.
Ornamen Khas Jakarta
Selain JPO Pesanggrahan, JPO kedua yang diresmikan berlokasi di Cipinang, Jakarta Timur, dengan panjang 27 meter dan lebar 3 meter. Kedua JPO ini juga dilengkapi dengan ornamen khas.
“Yang di Cipinang ornamennya itu menggambarkan simbol dari daun pinang yang ada di Jakarta Timur. Sedangkan di sini (Jakarta Barat) adalah ikan cupang dan anggrek,” jelas Pramono.
Ia menambahkan, ornamen ikan cupang di JPO Pesanggrahan memiliki makna keberanian, meskipun asal-usulnya sudah ada sejak lama.
“Tadi saya tanya kepada beliau-beliau, kenapa ikan cupang? Ternyata nggak ada yang tahu, ini sudah dari dulu. Sehingga dengan demikian, cupang itu katanya berani,” lanjutnya.
Pengembangan JPO dan Kolaborasi Swasta
Pramono Anung juga menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus membangun JPO di berbagai titik lainnya. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur semacam ini tidak harus selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dan kita juga akan membangun di beberapa tempat, dan saya sudah mengizinkan seperti ketika teman-teman melihat halte-halte kita sekarang ini kan banyak yang dikerjasamakan. Dengan demikian, untuk membangun JPO tidak perlu semuanya dari APBD,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, baik perusahaan maupun individu, selama prosesnya transparan dan saling menguntungkan.
“Kita juga bisa menggunakan kerja sama dengan perusahaan, pribadi, dan sebagainya selama kemudian transparan dan terbuka yang saling memberikan keuntungan,” imbuhnya.
