Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang akhir tahun. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik, khususnya layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pramono Anung menyatakan, unit pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan warga tetap wajib bekerja di lapangan. Kebijakan WFA tidak berlaku bagi mereka yang tugasnya memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat.
“Untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap harus bekerja di lapangan. Tidak bisa diwakilkan dengan WFA,” kata Pramono di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Jumat (19/12/2025).
Pramono menegaskan, pelayanan kepada warga menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, unit pelayanan seperti kelurahan dan instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat akan tetap beroperasi normal, meskipun skema WFA diterapkan.
“Jadi pelayanan tetap harus jalan,” ujarnya.
Menurut Pramono, penerapan WFA di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bukanlah hal baru. Selama ini, Pemprov DKI telah memiliki pengalaman dalam menerapkan pola kerja fleksibel, terutama untuk meningkatkan efisiensi kerja ASN.
“Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu. Jadi WFA buat Pemerintah DKI bukan hal yang baru,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema WFA akan diterapkan secara selektif dan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing perangkat daerah. ASN yang pekerjaannya tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dapat memanfaatkan kebijakan tersebut.
