Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 akan segera memasuki tahap final. Rapat khusus dijadwalkan berlangsung pekan depan, seiring Pemprov DKI Jakarta masih menunggu kelengkapan masukan dari dewan pengupahan.
Pramono menjelaskan bahwa proses dialog antara pihak pengusaha dan serikat buruh masih terus berjalan. “Minggu depan saya akan merapatkan khusus untuk UMP karena pembahasan sekarang sedang berlangsung antara pengusaha dan pihak buruh,” ujar Pramono di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (9/12/2025).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengambil sikap yang adil dalam penentuan UMP 2026. Tujuannya adalah memastikan bahwa penetapan upah minimum tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun para pekerja.
“Maka pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Jakarta, yang berdiri di tengah akan segera mengambil sikap dan keputusan terhadap hal itu,” tegas Pramono.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa pembahasan terkait standar upah minimum untuk tahun 2026 telah selesai. Regulasi terkait hal tersebut dikabarkan telah ditandatangani dan siap untuk diumumkan kepada publik.
“Regulasi sudah diparaf (ditandatangani),” ungkap Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/12/2025). Meskipun demikian, jadwal pasti pengumuman kenaikan UMP 2026 belum dirinci. Pemerintah sebelumnya menargetkan pengumuman tersebut dapat dilakukan sebelum akhir tahun 2025.
