Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Jumat, 02 Januari 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan percepatan pemulihan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.
Pembangunan Huntara, yang merupakan hunian layak sementara, menunjukkan progres signifikan sejak dimulai pada 24 Desember 2025. Dalam waktu kurang dari dua minggu, 600 unit Huntara telah rampung dan dijadwalkan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2026. Unit-unit ini selanjutnya akan didistribusikan kepada warga terdampak bencana. Secara keseluruhan, pembangunan ditargetkan mencapai 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Huntara dirancang sesuai standar kelayakan hunian darurat, meliputi struktur yang aman, akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan. Pembangunannya juga mengadaptasi kebutuhan sosial warga, dilengkapi fasilitas umum seperti klinik, taman bermain, serta akses internet dan listrik tanpa biaya.
Prabowo Apresiasi Sinergi Lintas Pihak
Dalam tinjauannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara untuk meringankan penderitaan masyarakat secepatnya. “Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Prabowo, dikutip pada Kamis (1/1/2026).
Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pencapaian pembangunan Huntara ini merupakan hasil sinergi lintas pihak, terutama BUMN, dalam mendukung eksekusi di lapangan. “Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelas Rosan.
Rosan menambahkan, Huntara bukan sekadar solusi jangka pendek, melainkan bagian dari tahapan pemulihan yang lebih besar. “Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kolaborasi BUMN Dorong Percepatan
Pembangunan tahap pertama Huntara merupakan buah kolaborasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia dan program payung BUMN Peduli. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyediakan lahan, sementara tujuh BUMN Karya terlibat dalam konstruksi dengan sistem percepatan dan modular. BUMN Karya tersebut meliputi PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator lapangan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Nindya Karya (Persero).
Dukungan infrastruktur dasar juga diperkuat oleh PT PLN (Persero) yang memastikan ketersediaan listrik, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang menghadirkan konektivitas komunikasi. Di sisi pembiayaan dan logistik, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI turut mengerahkan sumber daya.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat. “Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target dapat tercapai sebelum awal tahun,” jelas Dony.
Menurut Dony, koordinasi antara Danantara Indonesia, BUMN pelaksana, pemerintah daerah, dan kementerian menjadi faktor kunci dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai rencana. “Ini adalah contoh konkret bagaimana BUMN menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan negara, bukan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada kepentingan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah bersama BUMN dan pemangku kepentingan terkait akan melanjutkan upaya pemulihan ke tahap berikutnya, termasuk penguatan mata pencarian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal.
Aceh Tamiang Memasuki Fase Pemulihan
Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. Bencana ini melanda hampir seluruh kecamatan, berdampak pada lebih dari 100.000 jiwa, merusak ribuan rumah, serta infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, tanggul, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, sarana ibadah, dan pusat aktivitas ekonomi. Mureks mencatat bahwa memasuki 31 Desember 2025, Aceh Tamiang berada dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan awal, dengan kebutuhan mendesak terhadap hunian sementara yang layak, pemulihan ratusan kilometer infrastruktur dasar, serta rehabilitasi ribuan hektare lahan produktif agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
