Presiden Prabowo Subianto merespons cepat usulan penggratisan biaya pengurusan dokumen yang hilang akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Kebijakan ini mencakup pembuatan ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), ijazah, hingga sertifikat tanah.
Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyampaikan usulan tersebut dalam rapat terbatas di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Ia menjelaskan bahwa banyak kantor pemerintahan seperti kantor camat dan desa mengalami kerusakan berat, yang berpotensi menghambat pelayanan publik. Selain itu, dokumen pribadi warga seperti KTP, ijazah, sertifikat, hingga surat kendaraan turut lenyap terbawa banjir.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami, sudah kami gratiskan, Pak. Tapi, mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud, Dasmen, kemudian STNK-BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR-BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” ujar Tito Karnavian.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dengan respons singkat, “Oke, nanti dihitung semua.”
Dana Darurat untuk Daerah Terdampak
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memutuskan untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 4 miliar untuk setiap kabupaten/kota di wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan ini diambil setelah Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut dalam kondisi tipis menjelang akhir tahun.
Tito Karnavian menambahkan bahwa meskipun bantuan pangan, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan beras dari pemerintah pusat telah dikirim dalam skala besar, daerah masih kekurangan dana untuk kebutuhan mendesak di pengungsian. Kebutuhan seperti popok bayi dan pembalut seringkali menjadi prioritas yang diminta warga kepada pemerintah daerah.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” kata Tito.
Mendagri juga menyampaikan adanya dukungan antardaerah dari provinsi lain sebesar Rp 34 miliar, termasuk Rp 3 miliar untuk Lhokseumawe. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Awalnya, Tito Karnavian meminta tambahan dana sebesar Rp 2 miliar per kabupaten/kota untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan kecil. “Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak,” pintanya.
Namun, Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan dua kali lipat dari permintaan tersebut. “Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar,” tegas Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung terpisah. Ia menginstruksikan agar provinsi dengan kondisi terberat menerima bantuan sebesar Rp 20 miliar, dan meminta gubernur terkait untuk berkoordinasi dengannya.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu,” tutup Prabowo.
