Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penyaluran 125 ribu pakaian reject atau gagal ekspor dari pabrik dalam negeri kepada warga terdampak bencana. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang dilanda musibah.
Usulan Pemberian Izin Khusus
Usulan tersebut disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet terkait Penanganan Bencana Sumatera yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025). Tito mengemukakan pentingnya pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di tengah situasi krisis bencana.
Ia menambahkan bahwa sejumlah perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyatakan kesediaan untuk menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing siap menyumbangkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” ujar Tito saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo.
Persetujuan Presiden dan Pembebasan Pajak
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan memberikan persetujuannya. Beliau juga menyetujui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bantuan pakaian gagal ekspor tersebut.
“Saya kira bagus itu,” respons Presiden Prabowo. “Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” tegasnya.
Penambahan Anggaran dan Prioritas Bantuan
Lebih lanjut, Tito Karnavian juga melaporkan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar. Anggaran ini terdiri dari Rp 60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp 208 miliar untuk 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu masyarakat terdampak, seperti pakaian, sabun, sampo, kebutuhan perempuan, serta perlengkapan bayi. Selain itu, pemerintah terus mendorong solidaritas antardaerah.
Hingga saat ini, bantuan dari daerah lain yang terpantau secara langsung mencapai Rp 46 miliar. Bantuan tersebut meliputi dana langsung maupun dukungan berupa tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke kabupaten dan kota yang paling parah terdampak, seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.
