Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Diskusi yang berlangsung selama tiga jam ini bertujuan menyerap aspirasi dan membahas percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Suasana pertemuan digambarkan serius namun tetap santai.
Lima Poin Kesimpulan Diskusi
Ketua Komite Eksekitif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai, membeberkan lima poin penting yang menjadi kesimpulan dari pertemuan tersebut. Poin pertama adalah penekanan Presiden Prabowo terhadap Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP). Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi harus dijabarkan menjadi agenda strategis yang terukur.
“Bapak Presiden sampaikan bahwa Rencana Induk Pembangunan Papua, Grand Design yang telah disusun oleh Bappenas ini coba kita petakan kembali agenda-agenda strategis, quick wins dari Bapak Presiden, kemudian beberapa program prioritas dari berbagai kementerian,” ujar Velix.
Prabowo juga meminta agar peta jalan pembangunan ini mencakup target waktu, alokasi dana, serta program prioritas hingga tahun 2029.
Investasi Besar, Dampak Nyata
Poin kedua menyangkut investasi di Papua. Prabowo menyoroti besarnya anggaran yang telah digelontorkan, termasuk dana Otsus yang mencapai puluhan triliun rupiah, di luar program kementerian/lembaga. Ia menekankan bahwa anggaran sebesar ini harus berbanding lurus dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
“Sebagaimana tadi Bapak Mendagri sampaikan, hampir Rp 60-an triliun itu di luar dana Otsus. Dana Otsus sudah sekian, tapi kemudian ada tambahan dari berbagai kebijakan dari kementerian dan itu program-program yang strategis yang manfaatnya menyentuh semua simpul-simpul sosial di Tanah Papua, baik nelayan, petani, pekerja-pekerja lain, dan sebagainya,” jelas Velix.
Komite Eksekutif Otsus Papua akan memastikan anggaran yang hampir mencapai Rp 60 triliun tersebut tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan Orang Asli Papua.
Penataan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan
Selanjutnya, Prabowo menekankan pentingnya penataan regulasi agar berbagai program pembangunan tidak terhambat birokrasi. Fleksibilitas aturan didorong, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Bapak Presiden menekankan tentang penataan regulasi. Regulasi yang lebih fleksibel, yang dapat bisa memecahkan bottleneck yang ada. Apakah di dalam penataan perencanaan Amdal, kemudian dari sisi kepegawaian, kemudian dari sisi anggaran, dan juga regulasi-regulasi sektoral dalam pemanfaatan sumber daya alam,” tutur Velix.
Dalam aspek kelembagaan, muncul aspirasi dari para bupati, khususnya di kawasan Saireri, untuk membentuk provinsi baru yang berbasis kebudayaan Saireri. Selain itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi fokus agar mampu menyusun APBD yang berkualitas.
Fokus pada Sumber Daya Manusia
Terakhir, Prabowo memberikan penekanan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama pembangunan Papua. Perhatian besar diberikan pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Dan yang terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat,” kata Velix.
Presiden mengarahkan penanganan 700.000 anak yang belum bersekolah di Papua, serta pengembangan sekolah unggulan terintegrasi dan rumah sakit unggulan di DOB dan wilayah Papua lainnya.
