Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun, ia mengaku diliputi rasa waswas ketika diminta untuk melihat daftar perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, pada Selasa, 7 Januari 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo awalnya menceritakan pengalamannya selama setahun menjabat presiden yang kerap ingin disogok.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Prabowo: “Saya Tidak Ikut-ikut yang Lain-lain”
“Aku satu tahun saja ya jadi Presiden, geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok. Bolak-balik datang, minta ini minta itu, saya…. Tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, saya tidak ikut-ikut yang lain-lain,” ujar Prabowo, menekankan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam praktik suap.
Dari pengalaman tersebut, Prabowo kemudian bercerita bahwa ia sempat diberi daftar perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan akan dicabut izinnya. Namun, ia menolak untuk melihat daftar tersebut karena khawatir akan terpengaruh oleh kepentingan politik atau relasi pribadi.
“Kemarin saya di kasih daftar, ‘Pak ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya,’ ‘Silakan Bapak pelajari’,” kata Prabowo menirukan.
Prabowo mengaku merasa tidak enak jika mengetahui ada pihak yang dikenalnya di daftar tersebut, baik kolega maupun kader Partai Gerindra. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut.
“Saya bilang, ‘Saya nggak mau, saya nggak mau lihat itu’. Karena saya takut ada teman saya di situ, iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar ‘Oh aduh teman saya’, begitu lihat ‘Eh ini Gerindra lagi’. Jadi lebih baik saya enggak lihat,” jelasnya.
“Saya nggak mau tahu, jadi kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung, ya kan,” lanjut Prabowo, menyerahkan sepenuhnya penindakan kepada aparat penegak hukum.
Instruksi Tegas untuk Penegak Hukum
Prabowo kemudian menginstruksikan agar perusahaan yang melanggar ditindak tegas oleh penegak hukum. Ia menolak permintaan seorang menteri untuk mempelajari daftar tersebut lebih lanjut.
“Kemarin ada menteri, ‘Pak, Pak, tolong Bapak pelajari ini, Pak, ini ada nama-namanya’. ‘Jangan… jangan…, saya takut ada teman saya di situ atau ada anggota Gerindra’. Kalau sekarang saya bilang ‘Saya nggak tahu, saya serahkan ke aparat penegak hukum’. Mereka tanya ‘Pak, ada apa petunjuk?’ ‘Yang melanggar tindak, sederhana’,” tegas Prabowo.
Mureks mencatat bahwa komitmen Prabowo untuk mencabut izin perusahaan nakal ini bukan kali pertama disampaikan. Ia selalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu-ragu bertindak tegas dengan asas menjaga kepentingan bangsa dan negara, khususnya kepentingan masyarakat kecil.
“Yang tidak patuh kepada hukum dan UU akan kita cabut izinnya. Kita tidak akan ragu-ragu bertindak kepentingan bangsa kepentingan negara dan terutama kepentingan rakyat kita,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan di depan para pengungsi Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dalam kesempatan terpisah.
Prabowo menegaskan, semua program pemerintah yang dia pimpin merupakan strategi untuk memperbaiki nasib masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi. Ia ingin ekonomi masyarakat bangkit dengan lapangan kerja yang semakin bertambah.
“Saya tegaskan kembali bahwa semua program kita semua, strategi kita semua adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita. Kita ingin ekonomi kita bangkit, lapangan kerja kita tambah ya,” pungkasnya.
Referensi penulisan: news.detik.com
