Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan signifikan bantuan anggaran untuk daerah-daerah yang terdampak bencana banjir di Sumatera. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan usulan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang semula mengajukan bantuan Rp 2 miliar per kabupaten/kota.
Dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh pada Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo secara langsung memerintahkan penambahan besaran bantuan. “Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar Prabowo, menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menghadapi krisis.
Lebih lanjut, Presiden meminta jajarannya untuk menghitung alokasi bantuan bagi tingkat provinsi. Aceh, sebagai wilayah yang paling parah terdampak, akan menerima bantuan sebesar Rp 20 miliar. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat dan Sumatera Utara diminta untuk menghadap langsung guna membahas kebutuhan spesifik wilayah mereka.
“Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” jelas Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden memastikan kehadiran para kepala daerah yang mengikuti rapat secara daring, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada para pemimpin daerah yang berada di garis depan penanganan bencana. “Kita bantu. Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” tegasnya.
Menanggapi arahan Presiden, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan kesiapannya. “Siap, terima kasih Bapak Presiden,” timpal Bobby.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai kondisi anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berada dalam kondisi kritis. “Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” kata Tito.
Tito menjelaskan bahwa meskipun bantuan pangan, BBM, dan beras telah disalurkan oleh pemerintah pusat, masih ada kebutuhan mendesak berskala kecil di lapangan yang tidak dapat tertutupi oleh anggaran daerah. “Misalnya popok bayi, kebutuhan perempuan, dan hal-hal kecil lain yang biasanya membuat mereka meminta bantuan tambahan,” urainya.
Kementerian Dalam Negeri telah mengimbau provinsi dan kabupaten/kota lain yang masih memiliki sisa anggaran untuk segera menyalurkan bantuan kepada daerah yang membutuhkan. Hingga kini, total bantuan yang telah tersalurkan mencapai sekitar Rp 34 miliar, termasuk Rp 3 miliar yang dialokasikan untuk Kabupaten Lhokseumawe dari daerah lain.
