Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melipatgandakan bantuan anggaran bagi daerah terdampak bencana. Keputusan ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usulan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam rapat terbatas di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam. Tito menjelaskan bahwa banyak daerah terdampak bencana mengaku telah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun 2025. Kondisi ini membuat 52 kabupaten/kota tersebut kesulitan membiayai upaya pemulihan pascabencana.
“Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” ujar Tito dalam rapat terbatas tersebut, mengutip siaran pers.
Selain kebutuhan anggaran, Tito juga melaporkan perlunya dukungan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan fasilitas pelayanan publik yang rusak akibat bencana. Kerusakan tersebut berdampak pada tersimpannya banyak dokumen penting masyarakat.
Mendagri juga meminta agar layanan administrasi publik, seperti pengurusan STNK yang berada di bawah kewenangan kepolisian dan penerbitan sertifikat lainnya, dapat dipermudah bagi warga yang terdampak bencana.
Dukungan Anggaran Diperbesar
Menanggapi usulan Mendagri, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas untuk menambah anggaran bantuan. Ia memutuskan untuk memberikan Rp 4 miliar per kabupaten/kota, menggandakan usulan awal Mendagri.
“Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar? Saya kasih Rp 4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp 20 miliar,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di lokasi bencana. Ia meminta Tito Karnavian untuk memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya dan tidak mengabaikan tanggung jawab kepada rakyat yang sedang menghadapi situasi darurat.
“Tolong Mendagri. Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” tegas Prabowo, mengingatkan para kepala daerah akan kewajiban mereka dalam situasi krisis.
