Presiden Prabowo Subianto mendesak para pengembang di Tanah Air untuk tidak hanya mengejar kuantitas pembangunan, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kualitas rumah subsidi. Dorongan ini disampaikan Prabowo demi menjamin kenyamanan dan kelayakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin prosesi akad massal dan penyerahan 50.030 unit rumah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Serang, Banten, pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Secara khusus, Kepala Negara meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, untuk terus berkoordinasi dengan para pengembang. Tujuannya adalah merumuskan langkah-langkah konkret guna memperbaiki mutu rumah subsidi di masa mendatang.
“Pak Ara pikirkan para pengembang ya perbaiki kualitas rumah-rumahnya,” ujar Prabowo di Serang, Banten, dikutip Minggu, 21 Desember 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program rumah subsidi. Pihak-pihak tersebut meliputi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, perbankan, hingga para pengembang.
Menurut Presiden, keberhasilan program ini tercermin dari semakin terbukanya kesempatan bagi MBR untuk memiliki hunian sendiri. Ia mencontohkan, kini asisten rumah tangga (ART) hingga pengemudi ojek dapat lebih mudah membeli rumah dari pendapatan mereka.
“Ada ART bisa punya rumah dari gajinya sendiri, ada guru, ada pengemudi ojek. Ini yang kita inginkan saudara-saudara,” tuturnya.
Prabowo juga mengapresiasi pelaksanaan akad massal rumah subsidi terbesar yang mencatatkan 50.030 akad secara serentak. Capaian ini disebutnya sebagai prestasi luar biasa yang menunjukkan kesinambungan pembangunan perumahan nasional lintas kepemimpinan.
Ia menegaskan, program rumah subsidi bukanlah kebijakan yang lahir dalam satu periode pemerintahan saja. Program ini telah dirintis sejak era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada masa Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
