Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna pada Senin sore, 15 Desember 2025. Sebelum memimpin rapat tersebut, Presiden Prabowo sempat menerima kedatangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Istana Merdeka, Jakarta.
Pembahasan Stabilitas Ekonomi dan Bencana
Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini diunggah melalui akun resmi Sekretariat Kabinet (Setkab). Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh membahas dua isu utama yang menjadi perhatian pemerintah menjelang akhir tahun.
Isu pertama yang dibahas adalah mengenai perkembangan stabilitas ekonomi nasional. Pembicaraan mencakup berbagai langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh pemerintah untuk menjaga daya tahan perekonomian Indonesia di tengah tantangan global.
Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti perkembangan penanganan dan pemulihan pasca-bencana di tiga provinsi yang berada di wilayah utara Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuannya adalah untuk memastikan proses rehabilitasi dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana dapat berjalan dengan cepat dan terkoordinasi.
“Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan stabilitas ekonomi nasional menjelang akhir tahun serta berbagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi,” demikian keterangan yang diunggah akun Setkab.
Akun Setkab menambahkan, “Selain itu, Presiden dan Wakil Ketua DPR RI membahas penanganan dan pemulihan bencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar proses rehabilitasi dan bantuan kepada masyarakat terdampak dapat berjalan secara cepat dan terkoordinasi.”
Arahan Presiden Terkait Penanganan Bencana
Pada sore harinya, Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet paripurna yang secara khusus membahas penanganan bencana di wilayah Sumatera. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan yang efektif dan efisien.
Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras terkait fenomena yang disebutnya sebagai “wisata bencana”. Ia mengimbau agar para pejabat dan tokoh publik tidak menjadikan daerah bencana sebagai ajang untuk berfoto atau sekadar menunjukkan kehadiran tanpa memberikan kontribusi nyata.
“Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan. Kalau datang bener-bener harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.
