Presiden Prabowo Subianto melaksanakan serangkaian kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi terbatas (ratas) di Aceh Tamiang pada Jumat, 02 Januari 2026. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pascabanjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo meninjau hunian sementara, menanggapi kritik penanganan bencana, serta memberikan arahan terkait peran TNI dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk diaspora.
Tinjau Hunian Danantara, Prabowo: “Luar Biasa”
Dalam agenda awal kunjungannya di awal tahun 2026, Presiden Prabowo meninjau pembangunan hunian sementara yang didirikan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara di Aceh Tamiang. Hunian ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir dan longsor.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Prabowo didampingi sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Gubernur Aceh Muzakir Manaf, CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Seskab Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Sugiono, KSAD Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi, dan Kepala BNPB Suharyanto.
Setelah mendengar paparan fasilitas hunian, termasuk kelengkapan tempat tidur dan akses Wi-Fi gratis dari Dony, Presiden Prabowo menyatakan kepuasannya. “Luar biasa,” ujarnya singkat menggambarkan progres pembangunan hunian tersebut.
Tanggapi Kritik Penanganan Bencana: “Kita Terima Sebagai Koreksi”
Dalam ratas di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo turut menanggapi kritik yang dialamatkan kepada pemerintah terkait penanganan pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kritik, meskipun terkadang dianggap mencari kesalahan, dapat menjadi bahan evaluasi penting.
Prabowo menekankan bahwa kehadirannya di lokasi bencana bukan sekadar untuk melihat, melainkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan. “Kita datang bukan untuk sekadar melihat, tapi untuk mengetahui masalah,” tegas Prabowo.
Ia juga menyoroti pandangan negatif dari beberapa pihak. “Kadang-kadang sayang monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator, dan sebagainya yang selalu melihat kegiatan Bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah, dari sudut yang negatif,” tambahnya.
Prabowo mengajak para pemimpin untuk menerima pandangan tersebut sebagai koreksi. “Saya sampaikan ke saudara para pimpinan kepala badan, gubernur, salah satu kewajiban seorang pemimpin siap untuk dihujat, difitnah, tapi tidak boleh kita terpengaruh dan pantang semangat,” kata Prabowo. Ia menambahkan, “Semua kita terima sebagai koreksi juga enggak apa walaupun itu fitnah, kalau kita tahu di hati kita itu tidak bener, itu jadi waspada bagi kita.”
Peran Menteri di Lokasi Bencana: Bukan “Macul” tapi Kerja Nyata
Presiden Prabowo membantah pandangan yang menyebut pejabat datang ke lokasi bencana hanya untuk melihat-lihat. Ia menegaskan bahwa tugas pejabat adalah mencatat kebutuhan korban agar bantuan dapat segera disalurkan.
“Jadi saya pernah dengar ada kritik, untuk apa menteri datang ke tempat bencana, hanya datang melihat. Serba susah, menteri datang dibilang enggak peduli, menteri datang, masa menteri ikut macul, bukan itu,” jelas Prabowo dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Ia menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan gubernur setempat untuk menyelesaikan kebutuhan daerah terdampak. “Saya datang ke gubernur, Pak saya butuh ini, butuh ini, kan begitu ceritanya. Tapi mudah-mudahan saya percaya dengan bukti. Jadi saya sampaikan ke saudara, para pimpinan, para menteri, kepala, badan, gubernur semua,” bebernya.
Prabowo Koreksi “Uang Lelah” TNI Menjadi “Uang Semangat”
Dalam ratas, Presiden Prabowo mengoreksi istilah “uang lelah” yang digunakan terkait tunjangan bagi prajurit TNI yang membantu pemulihan bencana. Koreksi ini muncul setelah Kepala BNPB Letjen Suharyanto memaparkan adanya “uang lelah” untuk prajurit.
“Kalau tentara jangan uang lelah, ya, karena tentara enggak boleh lelah,” ujar Prabowo, menekankan bahwa prajurit TNI dikenal tidak mengenal lelah dalam bertugas. Suharyanto kemudian mengoreksi pernyataannya. “Uang saku, Bapak. Siap,” kata Suharyanto.
Pemerintah Terbuka untuk Bantuan Diaspora
Presiden Prabowo memastikan pemerintah sangat terbuka terhadap bantuan dari diaspora nasional yang ingin berkontribusi dalam pemulihan pascabanjir dan longsor. Ia menegaskan tidak akan menolak bantuan yang tulus dan ikhlas, asalkan disalurkan melalui mekanisme pemerintah yang jelas dan transparan.
“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita tidak akan menolak bantuan, asal mekanismenya jelas,” kata Prabowo dalam ratas di Aceh Tamiang. Mureks mencatat bahwa potensi keterlibatan diaspora dari berbagai daerah seperti Aceh, Minang, dan Sumatera Utara sangat besar untuk membantu daerah asal mereka.
“Kalau ada diaspora Aceh merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo. Diaspora Minang membantu Ranah Minang, silakan. Mungkin ada juga di Sumatera Utara, ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar dan banyak, silakan, dari luar negeri,” jelasnya.
Fungsikan Kembali Sekolah dan Puskesmas
Prabowo juga menginstruksikan agar fasilitas publik esensial seperti sekolah dan puskesmas di wilayah terdampak bencana di Sumatera segera difungsikan kembali. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kembalinya layanan pendidikan dan kesehatan merupakan bagian integral dari langkah rehabilitasi yang harus dipercepat, dengan koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
Setujui Normalisasi Sungai Besar-besaran di Sumatera
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Presiden Prabowo menyetujui operasi besar-besaran untuk normalisasi sungai yang berlumpur akibat banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera. Normalisasi ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir susulan dan memperlancar aliran air.
Prabowo menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara kementerian/lembaga, BNPB, dan pemerintah daerah dalam implementasi program normalisasi sungai ini. Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan dan mitigasi bencana di level daerah terdampak.
