Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 menandai pergeseran signifikan dalam lanskap geopolitik global. Sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi bagian dari blok ekonomi ini, Indonesia memanfaatkan cadangan sumber daya alamnya yang melimpah, khususnya nikel, sebagai instrumen diplomasi strategis di tengah ketatnya persaingan mineral kritis dan transisi energi.
Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, mencakup sekitar 42% pasokan global, Indonesia memposisikan kebijakan hilirisasi bukan hanya sebagai keputusan ekonomi semata, melainkan juga sebagai strategi diplomatik untuk menegaskan pengaruh global yang lebih besar.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Transformasi Kebijakan Hilirisasi dan Tantangan Global
Pergeseran fundamental ini dimulai dengan larangan ekspor nikel pada tahun 2020. Langkah tersebut secara drastis merestrukturisasi orientasi industri Indonesia, menantang hierarki ekonomi global yang selama ini didominasi oleh negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Indonesia mengubah posisinya dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pusat pemrosesan bernilai tambah yang strategis.
Namun, kebijakan tegas ini tidak luput dari perlawanan. Uni Eropa mengajukan gugatan sengketa terhadap pembatasan ekspor Indonesia di WTO (DS592), berargumen bahwa kebijakan tersebut mendistorsi keadilan perdagangan. Amerika Serikat juga menunjukkan reaksi kritis, terutama setelah Presiden Donald Trump membatalkan insentif subsidi kendaraan listrik berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi investasi AS di sektor mineral penting Indonesia. Jepang turut menyatakan kekhawatiran atas potensi kekurangan pasokan bahan baku untuk industri manufakturnya.
Gesekan internasional ini menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri, melainkan sebuah kontestasi geopolitik dalam perebutan kepemimpinan transisi energi global. Respons dari berbagai negara mencerminkan ketidaknyamanan terhadap upaya Indonesia yang mengganggu pola rantai pasokan global yang telah lama terbentuk.
BRICS: Manuver Diplomatik dan Kemitraan Strategis
Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan manuver diplomatik penting untuk mengamankan alternatif di tengah meningkatnya tekanan eksternal. BRICS menawarkan akses ke pembiayaan dari Bank Pembangunan Baru (NDB), kolaborasi investasi Selatan-Selatan, serta kerja sama teknologi industri baru di luar kerangka kerja bersyarat yang umumnya dipimpin Barat. Langkah ini sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif Indonesia yang mengedepankan kemandirian strategis tanpa keberpihakan blok.
Dalam proses perolehan manfaat keanggotaan BRICS, Tiongkok tetap menjadi mitra strategis terbesar Indonesia dalam kolaborasi kebijakan hilirisasi. Mureks mencatat bahwa volume perdagangan kedua negara mencapai USD 135 miliar pada tahun 2024. Investasi Tiongkok dalam manufaktur nikel, baja tahan karat, dan baterai kendaraan listrik juga mencapai USD 9,3 miliar, terutama melalui arus investasi Belt and Road Initiative (BRI). Menurut Kamar Dagang Indonesia (KADIN), kerja sama hilir ini bahkan menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 2 miliar bagi Indonesia pada awal tahun 2025, membuktikan keuntungan strategis yang nyata dari kebijakan tersebut.
Pada April 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa membahas potensi pembentukan perjanjian perdagangan bilateral untuk mengurangi ketidakpastian tarif dan memperdalam integrasi ekonomi BRICS. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia pada politik luar negeri yang tidak berpihak. “Kami tetap berkomitmen pada politik luar negeri yang tidak berpihak… Kami menginginkan perdamaian dengan semua bangsa,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari ANTARA News pada 2025.
Upaya Penyeimbangan dalam Tatanan Dunia Multipolar
Indonesia semakin memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara negara-negara Utara dan Selatan. Strategi hilirisasi dapat dimaknai sebagai penyeimbangan lunak, yaitu memperkuat daya tawar nasional tanpa meningkatkan konfrontasi langsung. Di tengah pergeseran dunia menuju multipolaritas, pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk mendiversifikasi kemitraan, memperluas peluang pasar, dan mengurangi ketergantungan struktural pada kekuatan ekonomi dominan.
BRICS juga menyediakan platform untuk membentuk kembali tata kelola global, termasuk inisiatif dedolarisasi, emansipasi keuangan, dan representasi yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Partisipasi Indonesia dalam BRICS memperkuat legitimasi diplomatik dan identitas kepemimpinannya sebagai kekuatan menengah yang sedang berkembang.
Tantangan dan Langkah Strategis ke Depan
Meski demikian, perjalanan diplomasi hilirisasi Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Di balik angka investasi yang mengesankan dan peningkatan kapasitas industri, Jakarta terus bergulat dengan tantangan struktural yang persisten. Ketidakseimbangan perdagangan dengan Tiongkok semakin melebar, bahkan ketika investasi antara kedua negara semakin intensif. Industri domestik Indonesia masih sangat bergantung pada mesin, teknologi, dan keahlian teknis impor. Kondisi ini mencerminkan kerentanan yang berisiko menjebak negara ini sebagai basis pemrosesan, alih-alih pusat manufaktur berteknologi tinggi yang kompetitif.
Permasalahan tidak hanya terbatas pada kapasitas industri. Tekanan dari isu lingkungan yang meningkat dan perlawanan dari masyarakat lokal di wilayah pertambangan semakin nyata, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan akuntabilitas sosial. Di tingkat geopolitik, Indonesia menghadapi risiko pelik karena terlihat bergantung pada satu mitra di saat persaingan antarnegara adidaya semakin tajam. BRICS mungkin menawarkan jalan alternatif, tetapi manfaatnya perlu dikelola dengan sangat hati-hati. Sementara itu, litigasi WTO yang sedang berlangsung dan maraknya proteksionisme global terus menguji kemampuan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan otonomi industrinya.
Realitas ini menggarisbawahi perlunya pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam menavigasi langkah selanjutnya. Kebijakan hilirisasi harus berkembang melampaui ekspansi smelter dan mendorong peningkatan teknologi yang sesungguhnya. Diversifikasi investasi dan upaya memperluas kemitraan, misalnya dengan Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah, saat ini sangat penting untuk mencegah ketergantungan berlebihan pada suatu blok tertentu.
Langkah reformasi regulasi dan tata kelola lingkungan juga harus memperkuat kredibilitas nasional. Pada akhirnya, Indonesia harus memposisikan BRICS bukan hanya sebagai tempat perlindungan dari arena geopolitik strategis, melainkan sebagai platform untuk meningkatkan daya saing strategis dalam negosiasi global, sebagaimana digadang-gadangkan Indonesia dalam memposisikan diri dari ruler taker menuju ruler shaper.
Momen Transformasi bagi Diplomasi Indonesia
Diplomasi hilirisasi Indonesia merupakan momen formatif dalam evolusi kebijakan luar negerinya saat ini. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan hanya sekadar upaya penyelarasan geopolitik, melainkan sebuah langkah kalibrasi ulang yang mewujudkan ambisi Indonesia untuk bertransisi dari ketergantungan sumber daya menjadi kekuatan industri, dari pengambil kebijakan menjadi pembentuk kebijakan.
Jika diterapkan secara konsisten dan didukung oleh diplomasi strategis yang efektif, pemanfaatan keanggotaan BRICS melalui kebijakan hilirisasi dapat menjadi pencapaian geopolitik Indonesia yang paling transformatif dalam dekade ini. Hal ini berpotensi mendefinisikan ulang perannya dalam tatanan ekonomi global dan memajukan kedaulatan nasional di era di mana kendali atas mineral-mineral penting menentukan pengaruh global suatu negara.
Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia sedang bergerak menuju perubahan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia akan menyambut momen ini atau membiarkannya berlalu begitu saja?
