Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 menjadi momentum krusial bagi penguatan transparansi ekonomi nasional. Regulasi ini sekaligus membuka gerbang peluang besar bagi generasi muda untuk menekuni profesi akuntan, khususnya akuntan publik.
Muhammad Mansur, Partner KAP GIAR, menilai Indonesia kini berada dalam fase strategis menuju era transparansi yang menyeluruh. Hal ini mencakup sektor perpajakan, perbankan, hingga pelaporan keuangan korporasi.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Mureks mencatat bahwa Mansur menyoroti persoalan serius terkait regenerasi akuntan publik di Indonesia. Saat ini, dari sekitar 1.700 akuntan publik, sekitar 1.000 di antaranya telah berusia di atas 51 tahun. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya jumlah tenaga produktif yang aktif.
“Kondisi ini justru peluang besar bagi anak muda. Dari lulusan SMA, masuk pendidikan akuntansi, empat tahun mandiri, tujuh tahun berproses sebagai pengusaha jasa profesional, dan dalam sepuluh tahun bisa menjadi pemimpin,” jelas Mansur.
Namun, profesi ini menghadapi tantangan signifikan, terutama kesenjangan antara dunia akademik dan praktik. Lulusan sarjana akuntansi masih memerlukan pelatihan intensif selama dua hingga tiga tahun untuk memenuhi kebutuhan profesi. Selain itu, distribusi akuntan publik di Indonesia juga masih timpang, dengan mayoritas terkonsentrasi di Jakarta dan minim di daerah seperti Papua dan Aceh.
Mansur berpendapat bahwa persepsi profesi akuntan publik yang harus ditempuh melalui pendidikan mahal di ibu kota harus diubah di era digital. Menurut Mureks, pendidikan akuntansi dapat diakses secara daring, dengan menghadirkan dosen tamu dari berbagai daerah dan membangun pusat pembelajaran di luar Jakarta.
“Dengan cara ini, biaya pendidikan bisa ditekan, aspek formal dan substansi tetap didapat. Ini adalah mimpi yang ingin kami mulai di KAPDIAR,” ujarnya.
Ia juga berharap media turut menggaungkan bahwa profesi akuntan publik tidak hanya strategis, tetapi juga menjanjikan bagi masa depan transparansi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia. “Akuntan publik adalah profesi masa depan. Menarik, menantang, dan sangat dibutuhkan,” pungkas Mansur.
Tuntutan Akuntabilitas dan Integritas
Tuntutan terhadap akuntabilitas dan kejujuran laporan keuangan semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran publik dan penguatan sistem pengawasan negara. “Harapan masyarakat jelas, yaitu transparansi. Ini tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja. Peran akuntan, baik akuntan manajemen, akuntan pajak, maupun akuntan publik, menjadi sangat krusial,” ujar Mansur.
Tren transparansi, menurutnya, bukan hanya tuntutan domestik melainkan juga arus global. Dunia usaha dan pemerintah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang jujur dan dapat dipercaya. Di tengah kondisi ini, integritas akuntan menjadi benteng utama untuk mencegah manipulasi laporan keuangan dan berbagai bentuk kecurangan.
“Kata kuncinya adalah integritas. Tujuan akhirnya adalah keberlanjutan perekonomian. Transparansi bukan kerja satu pihak, tapi hasil kolaborasi banyak pihak,” tegasnya.
Mansur juga menyoroti reformasi perpajakan di Indonesia yang telah berlangsung sejak 1983 dan terus berlanjut. Perbedaannya kini terletak pada instrumen pengawasan pemerintah yang jauh lebih kuat, salah satunya melalui sistem Coretax.
“Dengan tools seperti Coretax, ruang untuk ‘main-main’ semakin sempit. Karena itu, media juga punya peran penting untuk mengawal agar reformasi ini berjalan konsisten dan tidak dilemahkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pajak merupakan salah satu tumpuan utama negara selain sumber daya alam. Oleh sebab itu, pengelolaan pajak harus dilakukan secara profesional dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Di sisi lain, Mansur mengakui biaya penyusunan laporan keuangan saat ini memang semakin mahal, mulai dari penerapan standar PSAK, proses audit, hingga pengelolaan transfer pricing. Namun, biaya tersebut dianggap sebanding dengan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian.
“Kalau kita benar-benar berkomitmen menghilangkan praktik ‘bawah meja’ dan membangun transparansi ekonomi, ini adalah investasi yang layak,” katanya.
