Polisi Wanita (Polwan) dengan keahlian negosiasi kini menjadi garda terdepan dalam pelayanan unjuk rasa. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong terciptanya suasana yang kondusif, sejalan dengan upaya akselerasi transformasi Polri menuju program Presisi.
Peran polwan negosiator tidak hanya terbatas di lapangan saat aksi berlangsung, tetapi juga dilibatkan sejak tahap awal dalam rapat persiapan bersama unsur kepolisian lainnya. Kolaborasi ini melibatkan unit seperti Sabhara, Intelijen, Reserse, dan Propam di tingkat kepolisian resor (polres).
Seorang negosiator Polri, yang bertugas dalam tim pengendalian massa, dituntut memiliki dua kemampuan utama: sebagai fasilitator dan komunikator. Sebagai fasilitator, mereka harus mampu berpikir dan bertindak cepat serta tepat dari berbagai perspektif, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antarpihak yang terlibat.
Sementara itu, peran sebagai komunikator mengharuskan mereka untuk mampu menyuarakan aspirasi pihak-pihak terkait. Lebih dari itu, mereka juga bertugas menyampaikan aturan unjuk rasa dengan cara yang persuasif dan dapat diterima oleh para demonstran.
Pelatihan khusus diberikan kepada polwan negosiator agar memiliki kemampuan memengaruhi dan membujuk massa. Mereka dilatih untuk mengendalikan emosi pribadi, serta tidak mudah terpengaruh oleh ancaman atau tekanan verbal dari pengunjuk rasa.
Untuk menjadi fasilitator dan komunikator yang andal, polwan dibekali pemahaman mendalam mengenai psikologi massa dan strategi komunikasi yang efektif untuk berbagai tipe demonstran. Kemampuan beradaptasi yang tinggi dan empati juga menjadi modal penting dalam menjalankan tugas ini.
Keberadaan polwan negosiator dalam tahap awal pelayanan unjuk rasa telah disimulasikan dalam Apel Kasatwil yang digelar pada 26 November lalu, menunjukkan komitmen Polri dalam mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dalam penanganan unjuk rasa.
