Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu dini hari (3/1/2026) waktu setempat memicu kekhawatiran global, terutama terhadap keberlangsungan investasi asing di negara tersebut. Di tengah ketegangan geopolitik ini, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), buka suara mengenai nasib aset minyak dan gas bumi (migas) miliknya di Venezuela.
Manager Relations Pertamina Internasional EP (PIEP), Dhaneswari Retnowardhani, memastikan bahwa hingga saat ini operasional dan aset perusahaan di Venezuela tidak mengalami gangguan. “Sehubungan dengan perkembangan situasi terkini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela,” kata Dhaneswari dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Dhaneswari menambahkan, pihaknya terus melakukan pemantauan secara cermat terhadap perkembangan situasi geopolitik dan keamanan di Venezuela. Koordinasi berkelanjutan juga dijalin dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas. “Serta menjalin koordinasi yang berkelanjutan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas sebagai bagian dari langkah kehati-hatian dan komitmen perusahaan dalam memastikan keselamatan serta keberlangsungan operasional,” ujarnya.
Mureks mencatat bahwa Pertamina memiliki pengelolaan pada beberapa lapangan minyak di Venezuela melalui kepemilikan tidak langsung di Maurel & Prom (M&P), di mana 71,09% sahamnya dimiliki oleh PIEP. Beberapa aset tersebut antara lain di Petroregional (Urdaneta West) dengan 50% saham dan tingkat produksi sekitar 40% (setara 32% secara neto bagi M&P). Selain itu, terdapat aset di Lagopetrol (Block 70/80), di mana M&P memiliki 10% kepemilikan melalui Integra, dengan produksi sekitar 26,35% (sekitar 2,635% secara neto bagi M&P).
Penangkapan Maduro dan Ambisi AS atas Minyak Venezuela
Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap setelah pemerintah Presiden Donald Trump melancarkan serangan besar-besaran ke Caracas. Keduanya kini dilaporkan telah dibawa ke New York. Pasca-penangkapan tersebut, Trump mengumumkan bahwa AS “bertanggung jawab” atas Venezuela, meskipun Caracas sendiri telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pemimpin sementara.
Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membuka kembali akses perusahaan minyak AS ke Venezuela, sebuah negara yang dikenal memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Menurut data Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Venezuela tercatat memiliki cadangan terbukti sekitar 303,2 miliar barel, melampaui Arab Saudi (267 miliar barel) dan Iran (209 miliar barel).
Namun, produksi minyak Venezuela anjlok tajam akibat sanksi AS, salah urus, serta minimnya investasi. Saat ini, negara tersebut hanya memproduksi sekitar 1 juta barel per hari, jauh di bawah level 3,5 juta barel per hari pada tahun 1999. Produksi minyak Venezuela bahkan pernah menyentuh titik terendah sepanjang sejarah, yakni 350.000 barel per hari pada tahun 2020, setelah sanksi keras Trump diberlakukan pada tahun 2019.
“Pengabaian, infrastruktur yang buruk, kurangnya investasi, dan korupsi juga telah mengurangi kapasitas produktif negara,” kata Panalis dari Third Bridge, Peter McNally, seperti dikutip AFP, Senin (5/1/2026).
Di bawah sanksi AS, mayoritas ekspor minyak Venezuela, diperkirakan mencapai 80%, mengalir ke China, seringkali melalui jalur tidak langsung via Malaysia atau sebagian kecil lainnya dikirim ke Kuba. Untuk menghindari embargo, Caracas menggunakan jaringan “kapal tanker hantu” dengan bendera dan rute palsu. Salah satu contohnya adalah kapal M/T Skipper yang dicegat Angkatan Laut AS dalam blokade minyak bulan lalu, yang membawa lebih dari 1 juta barel minyak Venezuela. Transaksi minyak juga dilaporkan dilakukan menggunakan mata uang kripto seperti USDT guna menghindari sistem keuangan berbasis dolar AS.
