Kesuksesan Islandia dalam mengimplementasikan nilai kesetaraan gender pada kebijakan publik dan sistem politiknya telah menjadikannya sumber inspirasi bagi banyak negara di dunia. Negara kepulauan ini menunjukkan bagaimana perjuangan panjang dapat berbuah pada perubahan struktural yang signifikan.
Sejak kemunculannya pada abad ke-19, ide feminisme telah menyebar luas sebagai semangat perjuangan kaum wanita untuk terlepas dari belenggu penindasan. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada posisi inferior telah mengakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik. Pandangan patriarkis yang menganggap laki-laki superior kerap meminggirkan perempuan, menjadikannya subordinat di masyarakat.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Feminisme lahir sebagai antitesis untuk melawan hegemoni ide patriarkis, memperjuangkan perempuan sebagai subjek aktif yang dapat menentukan kehidupannya sendiri. Gerakan ini berupaya mendekonstruksi pemahaman dan praktik sosial yang merendahkan perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Tonggak penting dalam sejarah gerakan feminisme adalah Konvensi Hak Perempuan di Seneca Falls, Amerika Serikat, pada tahun 1848. Dalam konvensi tersebut, aktivis seperti Elizabeth Cady Stanton dan Lucretia Mott menuntut hak yang sama bagi perempuan, termasuk hak memilih (suffrage), menandai awal gelombang aktivisme feminis yang masif.
Gerakan ini terus berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia, dengan agenda yang semakin luas mencakup isu hak atas pendidikan, pekerjaan, kepemilikan properti, serta partisipasi dalam politik. Para feminis mengkritisi dan memperjuangkan reformasi kebijakan diskriminatif, serta mempromosikan pemahaman baru tentang peran dan potensi perempuan dalam masyarakat.
Mogok Massal dan Kebangkitan Politik Perempuan Islandia
Ide perlawanan ini memicu berbagai gerakan perempuan, salah satunya di Islandia. Pada tahun 1975, perempuan Islandia turun ke jalan dan melakukan mogok kerja secara massal sebagai bentuk protes terhadap upah kerja yang tidak setara dengan kaum laki-laki. Pergerakan mogok kerja ini diikuti oleh hampir 90% dari total perempuan di Islandia, menjadikannya inspirasi bagi banyak gerakan perempuan di dunia. Solidaritas inilah yang menjadi awal mula keberhasilan kaum perempuan di Islandia dalam menuntut hak dasarnya.
Lima tahun setelah aksi besar tersebut, tepatnya pada tahun 1980, perempuan di Islandia kembali menemukan harapan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu Islandia, seorang perempuan terpilih sebagai presiden, yakni Vigdís Finnbogadóttir. Kehadiran perempuan di politik praktis sebagai kepala negara membuat suara dan aspirasi perempuan lebih terdengar, sekaligus menandai kebangkitan kesetaraan gender di negara ini. Setelah peristiwa bersejarah tersebut, pemerintah Islandia mulai menjadikan isu kesetaraan gender sebagai fokus utama. Berbagai permasalahan ketimpangan dan kekerasan berbasis gender coba diselesaikan melalui inisiatif dan kebijakan. Advokasi yang terus dilakukan oleh gerakan perempuan di Islandia pada tahun-tahun berikutnya terus menekan pemerintah untuk lebih peduli terhadap berbagai isu gender.
Perjalanan Kebijakan Kesetaraan Upah
Keseriusan pemerintah Islandia pada isu kesetaraan gender dimulai pada tahun 1976. Saat itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang Equality Act yang menekankan kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki. Namun, undang-undang ini dinilai belum berhasil memberikan keadilan bagi para pekerja perempuan.
Pada tahun 2005, gerakan buruh perempuan di Islandia kembali melakukan demonstrasi besar-besaran, yang juga diikuti oleh akademisi dan masyarakat sipil lainnya. Diperkirakan terdapat 50.000 demonstran yang turun ke jalan untuk menyuarakan ketimpangan upah perempuan dengan upah pria. Merespons gerakan masif ini, pemerintah Islandia akhirnya merevisi Equality Act 1976 serta mengesahkan undang-undang tentang persamaan status dan persamaan hak perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya memperkuat undang-undang sebelumnya, pada tahun 2012 pemerintah turut mengesahkan Equal Pay Standard, yakni sertifikasi kesetaraan gender untuk perusahaan dan institusi di Islandia. Hal ini menjadikan Islandia sebagai negara pertama di dunia yang melakukan sertifikasi kepada perusahaan yang memiliki karyawan berjumlah lebih dari 25 orang.
Dengan hadirnya sertifikasi ini, setiap perusahaan dan instansi diwajibkan memenuhi standar kesetaraan upah yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masih banyaknya perusahaan yang enggan atau belum mampu memenuhi standarisasi tersebut.
Penguatan Hukum dan Sanksi Tegas
Progres positif gerakan perempuan di Islandia kembali ditandai dengan terpilihnya perdana menteri perempuan dari partai Left-Green Movement, Katrín Jakobsdóttir, pada pemilu 2017. Sebagai seorang feminis dan aktivis, ia melakukan evaluasi terhadap Equal Pay Standard yang telah diberlakukan sebelumnya. Akhirnya, sertifikasi ini dibawa ke parlemen untuk dibahas dan disahkan menjadi sebuah undang-undang agar dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih mengikat. Pada tahun 2018, pemerintah mengesahkan undang-undang yang mengatur standarisasi gaji, dikenal juga dengan “Law on Equal Pay Certification based on Equal Pay Standard”. Undang-undang ini menekankan bahwa perusahaan harus memenuhi standar kesetaraan gaji yang berlaku dan melakukan sertifikasi setiap tiga tahun sekali.
Langkah-langkah progresif pemerintah Islandia kembali ditunjukkan pada tahun 2021. Mereka menerapkan kembali “Act on Equal Status and Equal Rights Irrespective of Gender” dan akan memberikan sanksi berupa denda kepada perusahaan yang tidak memenuhi atau mematuhi standar kesetaraan gaji yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan transparansi kepada pemerintah terkait transaksi pemberian upah kepada para pekerja di perusahaan tersebut.
Berbagai perjuangan reformasi dan pembuatan kebijakan kesetaraan upah ini berhasil membantu pemerintah Islandia menekan angka ketimpangan gender di negara mereka. Mureks mencatat bahwa berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender oleh World Economic Forum 2023, Islandia selama 14 tahun berturut-turut berhasil menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat ketimpangan gender terendah di dunia. Kesuksesan Islandia telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak negara untuk dapat mengaplikasikan nilai kesetaraan dalam kebijakan publik dan sistem politiknya. Walaupun perjuangan para pekerja perempuan di Islandia masih terus berlanjut dan penuh dengan tantangan, namun berbagai pencapaian tersebut telah membuka secercah harapan bagi mereka untuk dapat diperlakukan secara adil dan setara di masyarakat.
