Di tengah dinginnya pagi yang menggigit dan mendung yang menggelayuti langit Batu Lawang, Cipanas, Cianjur, keceriaan anak-anak PAUD Kunang-kunang pecah menyambut kedatangan mobil Badan Gizi Nasional (BGN). Meski kalender pendidikan menunjukkan hari libur, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menyapa, membawa harapan dalam tas-tas oranye.
Anak-anak berlarian, melompat kegirangan saat petugas menurunkan puluhan tas berisi makanan kering. “Aya endok!” seru Rista, putri Yeni, sambil memamerkan tiga butir telur rebus. Tak mau kalah, Nafisa, anak Yuni—sepupu Rista—berseru, “Aya jeruk jeng apel!” Sementara anak-anak lain mengangkat tiga kotak susu, tertawa seolah memenangkan lotere kecil.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Pagi itu, sebanyak 35 tas MBG—jatah untuk tiga hari—diturunkan. Jumlah ini melebihi 20 murid resmi PKBM PAUD Kunang-kunang Batu Lawang. Sri Ningsih, pengelola PKBM, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. “Dapur BGN Sindanglaya memberi jatah lebih untuk anak-anak di sini yang tidak terdaftar. Mereka nitip ceu’na (katanya), supaya anak lain tetap bisa merasakan manfaat,” ujarnya.
Imam Tantowi, pengelola SPPG Sindanglaya 4 yang menaungi dapur MBG tersebut, menjelaskan alasan di balik kelebihan jatah itu. “Kasihan. Walaupun mereka tidak sekolah, kami tetap kasih. Supaya mereka bisa menikmati program pemerintah. Itu tujuan kami mendirikan dapur MBG,” kata pemuda berusia di bawah 35 tahun ini. Ia menyimpan mimpi besar untuk mendirikan lebih banyak dapur agar anak-anak di pelosok tak lagi luput dari perhatian negara.
Cahaya Listrik yang Tak Pernah Sampai ke Rumah
Di balik keceriaan tas oranye MBG, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan Sri Ningsih dalam mengejar ketertinggalan anak-anak Batu Lawang. Ironisnya, desa ini hanya berjarak sekitar tiga jam perjalanan dari Jakarta, pusat pemerintahan.
“Di sini, listrik ada di sekolah, tapi tidak sampai ke rumah-rumah warga,” ungkap Ningsih pelan. Ia menjelaskan, biaya pemasangan listrik yang mencapai sekitar Rp1,5 juta, ditambah Rp1 juta per tiang, menjadi beban yang mustahil bagi masyarakat yang mayoritas adalah buruh tani. Rumah Ningsih sendiri menjadi titik terakhir aliran listrik PLN sejak 2013, yang ia daftarkan bersama suaminya agar PKBM PAUD Kunang-kunang bisa beroperasi. Setiap pagi, para wali murid menumpang mengisi daya ponsel, satu-satunya jendela Batu Lawang ke dunia luar.
Dua belas tahun berlalu, sekolah berdinding gedek dengan atap yang kerap bocor itu telah meluluskan lebih dari seratus anak. Saat hujan, Ningsih dan suaminya kerap menjemput murid-murid yang tinggal di atas gunung karena jalan menjadi becek dan sulit dilalui. Bau kotoran ternak dari kandang sapi yang berjarak sekitar dua puluh meter dari sekolah sesekali menyelinap ke ruang belajar, seolah ikut menyaksikan perjuangan tersebut.
“Mbak, bisa tawarkan sapi saya ke Pak Presiden?” canda Ningsih setengah serius. “Siapa tahu laku. Uangnya buat perbaiki atap atau daftar listrik. Biar hujan tidak lagi menghentikan anak-anak sekolah.” Ia memelihara tak lebih dari tujuh ekor sapi, yang dijual saat Idul Adha, menjadi penopang utama keberlangsungan PKBM Kunang-kunang. Lulusan SMK ini bahkan belajar mengajar SMA kesetaraan secara otodidak, dulu harus turun ke Jakarta hanya untuk mengunduh bahan ajar.
Terlahir, Namun Tak Dikenal Negara
Catatan Mureks menunjukkan, masalah yang lebih mendasar dan kompleks menghantui Batu Lawang: ketiadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi sebagian warganya. “Banyak anak lahir dari orang tua kawin muda, belum cukup umur, sehingga perkawinannya tidak diakui negara,” bisik Ningsih. Ia mencontohkan Yeni dan Yuni, orang tua Rista dan Nafisa, yang menikah muda saat berusia 15 tahun.
Konsekuensinya, anak-anak mereka tidak memiliki NIK. “Paling tinggi sekolah mereka SD. Kalau sudah pacaran, langsung dikawinkan. Takut pergaulan bebas,” tambah Ningsih. Praktik kawin muda, yang dianggap solusi moral, justru memperpanjang rantai kemiskinan. Anak-anak tanpa NIK tak bisa mendapatkan ijazah, dan biaya ujian kesetaraan yang mencapai Rp2,5 juta adalah angka yang mustahil bagi buruh tani.
Kondisi ini, menurut Michelle Foster (2014), adalah bentuk statelessness modern: kelahiran yang tak diakui negara, sehingga anak kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dasar. Hannah Arendt (1951) dalam konsep klasik the right to have rights, menulis bahwa tanpa identitas yang diakui negara, seseorang kehilangan hak untuk memiliki hak. Di Batu Lawang, hak anak-anak hilang bukan karena perang atau bencana, melainkan karena satu kolom kosong bernama NIK.
Program MBG memang telah membuka jalan, membawa sedikit cahaya ke kampung yang gelap ini. Namun, ketika sekolah usai dan hari beranjak gelap, anak-anak kembali ke rumah-rumah tanpa listrik, tanpa identitas, dan tanpa kepastian. Jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi mereka, tentu, belum sepenuhnya dapat dilewati.
