Sabtu, 3 Desember 2026, pukul 10 pagi Waktu Eropa Tengah, kabar mengejutkan datang dari Venezuela. Sebuah laporan berita di media sosial mengabarkan serangan Amerika Serikat (AS) di beberapa wilayah Venezuela, termasuk ibu kotanya, Caracas. Tak lama berselang, berita yang lebih menggemparkan menyusul: Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, ditangkap oleh pasukan khusus Amerika Serikat.
Kabar penangkapan Maduro ini segera dikonfirmasi oleh seorang sahabat yang tinggal di Caracas, yang menyatakan, “confirm bro”. Beruntung, sahabat tersebut tidak terdampak langsung oleh serangan AS. Namun, ia juga melaporkan bahwa tak lama setelah berita penangkapan tersebar, masyarakat Venezuela justru turun ke jalan merayakan peristiwa tersebut. Kejadian ini sontak membangkitkan ingatan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga ilmuwan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, yang pernah menetap di Amerika Selatan, khususnya di Quito, Ekuador, dari tahun 2016 hingga 2019.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Kilas Balik Krisis Venezuela dan Dampaknya di Ekuador
Penangkapan Maduro secara tidak langsung membawa kelegaan bagi WNI tersebut, mengingat masa-masa sulit saat tinggal di Quito. Ia tiba di ibu kota Ekuador itu bertepatan dengan ambruknya negara penghasil migas terbesar di dunia, Venezuela. Pada tahun 2016-2017, Quito masih dikenal sebagai kota yang aman, bahkan saat bepergian di malam hari.
Namun, pada tahun 2017, pantauan Mureks terhadap berita setempat menunjukkan gelombang pengungsi Venezuela yang masif membanjiri salah satu terminal bus di Quito. Venezuela kala itu dilanda inflasi yang mencapai angka fantastis, sekitar 2600%, menjadikan negara tersebut sangat krisis dan mata uangnya nyaris tidak bernilai. Krisis ini juga berujung pada bubarnya UNASUR (La Unión de Naciones Suramericanas / Union of South American Nations) pada tahun 2018, sebuah organisasi regional negara-negara Amerika Selatan.
Setelah krisis dan kekacauan pemilu Venezuela pada tahun 2018, kondisi Quito berubah drastis. Tingkat kejahatan, seperti pembegalan, meningkat di berbagai distrik, menciptakan rasa khawatir untuk berjalan di malam hari. Bahkan, dua mobil dinas kantor WNI tersebut menjadi sasaran pembobolan, mengakibatkan hilangnya tas, dompet, dan headunit mobil. Rekan-rekan kerjanya juga kehilangan smartphone saat bertugas di pameran yang membutuhkan interaksi dengan banyak orang.
Seorang sahabat WNI lainnya yang tinggal di Caracas pada tahun 2017 menceritakan betapa ia bisa menjadi “orang kaya” hanya dengan menukar 20 USD dan membawa pulang tumpukan uang Bolivar (mata uang Venezuela) seukuran tas travel, tentu saja melalui pasar gelap. Sahabatnya juga mengisahkan bahwa kantornya di Caracas berada dalam status waspada tinggi. Kepala kantor dan staf keuangan bahkan pernah mengalami kekerasan kriminal di lapangan golf, sebuah tempat yang seharusnya dijaga ketat dan eksklusif bagi anggota. Insiden itu terjadi karena sekelompok orang bersenjata api laras pendek berhasil membobol pagar tinggi kawasan lapangan golf tersebut. Selain itu, mereka juga kesulitan mendapatkan bahan-bahan pokok seperti telur, daging, dan peralatan mandi akibat kelangkaan parah, serta sering mengalami mati lampu dalam jangka waktu lama yang merusak stok makanan.
Dampak psikologis dari kekacauan di Venezuela sangat terasa. Saat bertemu di Los Angeles, AS, sahabatnya tersebut selalu dalam mode waspada, celingak-celinguk dengan gelagat cemas saat berjalan di pusat kota Los Angeles, bahkan ketika mendaki menuju spot foto dekat Hollywood sign.
Di Quito, WNI tersebut berteman dengan beberapa orang Venezuela. Salah seorang teman berinisial E, bercerita harus meninggalkan negaranya sejak 2016 untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Tujuannya adalah bekerja di Ekuador untuk mendapatkan gaji dalam USD, mengingat Ekuador telah menggunakan mata uang tersebut sejak krisis 1998. Banyak saudara E yang sarjana namun tidak tertampung di pekerjaan formal akibat krisis. Ia juga menyebut banyak kenalan yang mengungsi ke Kolombia, Peru, atau langsung ke Amerika Serikat. Beruntung, E kini bisa bekerja secara sah di Ekuador. Namun, nasib berbeda dialami teman lain berinisial O, yang harus bekerja serabutan sebagai model lepas hingga sales mobil dan pekerjaan kasar lainnya, setelah putus kuliah karena krisis finansial keluarga.
Doktrin Monroe Kembali Mengemuka di Bawah Kepemimpinan Trump
Pengalaman di Ekuador tersebut cukup memberikan kelegaan saat melihat berita penangkapan Maduro. Namun, sebagai lulusan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, muncul kekhawatiran akan kembalinya “musuh lama” ke medan pertempuran. Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai Presiden AS, sebenarnya telah mengutuk dan memberikan sanksi berat kepada Maduro pada masa jabatan pertamanya di tahun 2018, setelah Pemilu Venezuela yang kontroversial. Pemerintah AS sempat mengakui Juan Guaidó, pemimpin oposisi Venezuela, sebagai pemimpin sah dan mengundangnya ke Gedung Putih, meskipun pada akhirnya Guaidó tidak lagi diakui secara de jure maupun de facto. Serangan Trump terhadap Maduro juga telah terjadi beberapa kali, termasuk penangkapan prajurit AS dalam upaya penggulingan pada 2019 dan serangan drone terhadap Maduro pada perayaan militer 2018.
Pada konferensi pers setelah penangkapan Maduro, Trump menyinggung dua hal unik. Pertama, ia secara tidak langsung menyatakan bahwa tindakan ini akan berlanjut hingga ke Kolombia, memperingatkan Presiden Gustavo Petro untuk waspada karena Kolombia dinilai terus memasok narkoba ke AS. Petro, yang berideologi kiri, adalah kawan bagi Maduro dan menormalisasi hubungan diplomatik kedua negara pada 2022, membuat Kolombia berseberangan dengan politik luar negeri AS. Trump bahkan mengultimatum Petro dalam kampanye anti-narkoba di akhir 2025.
Hal kedua yang disoroti adalah ketika Trump menyebutkan pentingnya menjaga Doktrin Monroe. Doktrin Monroe, yang dicanangkan Presiden AS James Monroe pada 1823 dan dirangkum oleh Menteri Luar Negeri John Quincy Adams, pada intinya berprinsip pada penghormatan AS terhadap negara-negara Eropa dan jajahannya, serta perlindungan kolonialisme AS di Benua Amerika. Mendengar penyebutan Doktrin Monroe ini, tim redaksi Mureks mencatat bahwa hal tersebut mengindikasikan AS di bawah Trump akan terus melancarkan sejumlah tindakan di kawasan Benua Amerika, terutama Amerika Selatan, dengan dalih anti-narkoba dan agenda “America First” atau “Make America Great Again” (MAGA).
Pada awal 2025, Trump juga sempat menyinggung Panama dalam pidato pelantikannya untuk masa jabatan kedua, menuduh Panama menggunakan jasa perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Di Amerika Tengah, Trump merangkul El Salvador dengan memuji Presiden Nayib Bukele yang memberantas kelompok narkoba MS-13. Tak lama sebelum penangkapan Maduro, Trump mengeluarkan pengampunan terhadap Juan Orlando Hernández, politisi Honduras yang ditangkap di AS atas kasus narkoba dan senjata ilegal, dan pada saat yang sama mendukung Nasry Asfura untuk menjadi Presiden Honduras dalam pemilu yang baru saja berlangsung. Langkah-langkah ini sangat sejalan dengan prinsip Doktrin Monroe dan kampanye MAGA oleh Trump. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Trump akan merambah pengaruhnya hingga ke kawasan Asia Tenggara, seperti yang terlihat dalam usaha AS dalam konflik Thailand dan Kamboja.
