Pemimpin oposisi negara bagian Melaka, Mohd Yadzil Yaakub, melontarkan kritik keras terhadap wacana pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Malaysia dengan Indonesia. Yadzil secara terbuka mempertanyakan tujuan dan kelayakan proyek ambisius tersebut, terutama di tengah kondisi finansial Melaka yang terbatas.
Kritik Keras Pemimpin Oposisi
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Free Malaysia Today pada Jumat, 26 Desember 2025, Yadzil mengakui bahwa pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer tersebut secara teknis mungkin saja dieksekusi. Namun, ia menekankan bahwa proyek ini akan menelan biaya yang tidak sedikit, sebuah beban berat bagi perekonomian Melaka.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Yadzil menyoroti bahwa Melaka setiap tahun hanya menerima pendapatan dalam jumlah terbatas, dengan hampir seluruh dana dialokasikan untuk operasional negara bagian. Di samping itu, Melaka masih memiliki utang kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah federal.
“Jika kita tidak bisa melunasi utang yang ada, bagaimana pemerintah negara bagian bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka bisa secara hati-hati mengelola utang baru senilai miliaran ringgit?” tegas Yadzil.
Ia menambahkan, “Kenyataannya adalah pemerintah Melaka masih amat bergantung pada bantuan Putrajaya. Jika kita butuh bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mendanai konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?”
Rencana Megaproyek Jembatan
Pemerintah negara bagian Melaka memang berencana membangun jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang akan menghubungkan Negeri Jiran dan Indonesia. Jembatan ini direncanakan membentang dari Pengakalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, menuju wilayah Indonesia. Megaproyek ini bertujuan memangkas waktu tempuh antara kedua wilayah menjadi sekitar 40 menit.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, sebelumnya menyatakan bahwa kajian mengenai pembangunan jembatan ini akan dimulai pada Januari mendatang. “Kami percaya jika rencana ini terealisasi, jembatan ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Melaka,” kata Ab Rauf.
Untuk keperluan konsultasi terkait persoalan teknis, ekonomi, dan aspek logistik, pemerintah Melaka telah mengalokasikan anggaran sebesar RM500.000, atau sekitar Rp2 miliar.
Kekhawatiran Dampak Jangka Panjang
Yadzil juga memperingatkan bahwa pemerintah federal Malaysia kemungkinan besar tidak akan mengucurkan bantuan dana untuk proyek sebesar ini. Jika proyek ini dibiayai oleh swasta, ia khawatir akan ada biaya tol yang tinggi serta risiko pemborosan uang dan sumber daya publik.
Lebih lanjut, Yadzil menyoroti bahwa wilayah Indonesia yang akan terhubung dengan jembatan tersebut bukanlah pusat ekonomi utama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Malaysia hanya akan menerima keuntungan kecil dari proyek tersebut.
“Dan jika konsesi gagal, pemerintah akan terpaksa menyelamatkan proyek menggunakan dana publik. Dalam semua skenario, rakyat yang menjadi korban,” ujar Yadzil. Ia juga menambahkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari proyek yang akan dikerjakan di garis pantai.
