Pemerintah Republik Indonesia memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2,3 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dimulai pada Kamis, 9 Januari 2026. Langkah ini diambil untuk mengembalikan denyut perekonomian di wilayah-wilayah yang dilanda bencana.
Fokus Awal: Aktivasi Pasar dan Pembersihan
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, fokus awal pemulihan adalah aktivasi kembali pasar serta pembersihan warung dan toko milik warga di area terdampak. “Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Mureks mencatat bahwa total UMKM yang terdampak di ketiga provinsi tersebut mencapai 2.304.297 unit usaha. Data ini diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan terkait.
Dukungan Melalui Klinik UMKM Bangkit dan Relaksasi KUR
Untuk mempercepat proses pemulihan, pemerintah telah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit. Klinik-klinik ini akan beroperasi di sejumlah lokasi strategis, meliputi Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Selain itu, lebih dari 200.000 UMKM yang merupakan debitor Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan relaksasi kredit. Skema keringanan ini diberikan berdasarkan hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Reaktivasi pasar rakyat juga menjadi bagian integral dari program pemulihan ekonomi. Sebanyak 1.132 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta aparatur sipil negara (ASN) akan dikerahkan untuk mendukung upaya ini. Kementerian UMKM, menurut Maman, akan terus melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh guna memastikan program pemulihan berjalan komprehensif di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sinergi Lintas Kementerian dan Keterlibatan Masyarakat
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Kelompok kerja ini melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Muhaimin menegaskan, seluruh program pemulihan ini akan disinergikan dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat setempat melalui program padat karya.
“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujar Muhaimin, menggarisbawahi aspek ekonomi langsung bagi warga terdampak.
Referensi penulisan: money.kompas.com
