PADANG, SUMATERA BARAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir di Sumatera Barat terus berjalan di posko-posko darurat. Langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana.
Kunjungan ke Posko Darurat
Kepastian ini disampaikan oleh Sesditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, saat meninjau langsung posko pelayanan adminduk bagi warga terdampak banjir bandang di Desa Guo, Lubuk Tempurung, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (12/12/2025). Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut adalah Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum, Kadis Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad, dan Kadis Dukcapil Kota Padang Teddy Antonius.
Posko pelayanan adminduk darurat ini berlokasi di sebuah warung makanan ringan milik warga setempat, Pak Mat. Posko ini menjadi pusat layanan bagi masyarakat yang dokumen kependudukannya hilang akibat banjir bandang yang berasal dari Sungai Batang Guo atau Batang Guguak.
“Berdasarkan data pemerintah setempat, sebanyak 984 jiwa penduduk Kecamatan Kuranji terdampak banjir, dengan kerusakan meliputi rumah-rumah warga serta puluhan hektar sawah basah,” kata Hani dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/12/2025).
Komitmen Dukcapil di Tengah Bencana
Setelah meninjau posko, Hani Syopiar Rustam langsung turun ke rumah-rumah warga yang diterjang banjir untuk melihat kondisi secara langsung. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi apapun, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak boleh absen dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan adminduk tetap hadir di tengah masyarakat, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Dukcapil tidak boleh absen ketika rakyat membutuhkan dokumen kependudukan untuk melanjutkan kehidupan mereka,” ujar Hani Syopiar Rustam.
Bantuan Blanko KTP-el
Dalam kesempatan tersebut, Hani menyerahkan bantuan berupa 2 outer atau 4.000 keping blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) serta 1 paket ribbon dan film. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pelayanan darurat pencetakan KTP-el pengganti bagi warga yang dokumennya rusak atau hilang akibat banjir bandang.
“Bantuan ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan agar warga yang kehilangan dokumen kependudukan bisa kembali memiliki identitas resmi,” jelas Hani.
Menambahkan hal tersebut, Handayani Ningrum menyatakan bahwa kehadiran Dukcapil di lokasi bencana merupakan bentuk nyata pelayanan publik yang inklusif. “Data kependudukan adalah hak dasar warga negara. Kehilangan dokumen akibat bencana tidak boleh menghambat akses mereka terhadap layanan publik. Karena itu kami membawa langsung blanko KTP-el untuk mempercepat proses pencetakan ulang,” ujar Handayani.
Sementara itu, Besri Rahmad menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik. “Kami di daerah siap menindaklanjuti arahan pusat. Dukcapil Sumbar bersama Dukcapil Kota Padang akan memastikan pelayanan adminduk berjalan lancar di posko-posko darurat,” tutupnya.
