Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kepengurusan periode 2025-2030 pada 10-12 Januari 2026 mendatang. Salah satu isu krusial yang akan menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut adalah kerusakan ekologis yang dinilai sebagai cikal bakal bencana alam.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa kebijakan ekologis dari hulu ke hilir akan menjadi fokus pembahasan. Pernyataan ini disampaikan Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Senin (29/12/2025).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Maka kebijakan ekologis dari hulu ke hilir itu nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di dalam rapat kerja nasional PDI Perjuangan 10 sampai 12 Januari yang akan datang,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan, PDIP telah menerima berbagai masukan terkait pentingnya penetapan status bencana nasional, khususnya untuk bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Menurut PDIP, bencana-bencana tersebut tidak terlepas dari peran kerusakan lingkungan.
“Ya kami menerima masukan-masukan tentang pentingnya status bencana nasional ini. Karena di situ juga akan menggugah kesadaran kita bahwa bencana ini diawali dari kerusakan ekologis akibat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengkonversi hutan,” kata Hasto.
Dalam Rakernas nanti, PDIP berencana membahas isu moratorium perlindungan ekologis secara khusus. Mereka juga akan membentuk subkomisi yang fokus pada isu lingkungan untuk memastikan penanganan yang komprehensif.
Hasto turut menyinggung masa pemerintahan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pada masa itu, Megawati mendorong penerapan moratorium izin pemanfaatan hutan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem.
“Ya di dalam Rakernas nanti kami membentuk subkomisi tentang ekologi, tentang lingkungan. Karena Ibu Mega (Ketum PDIP) juga telah diwawancarai secara luas, beliau juga bertemu dengan mantan Wakil Presiden Albert Arnold Gore Jr, Amerika Serikat, tentang pentingnya menjaga kelestarian ini,” ungkap Hasto.
“Maka pada masa Ibu Mega, moratorium hutan itu dilakukan dan menjaga ekosistem hutan itu bagian dari kehidupan kita. Maka kita lakukan dari hulu ke hilir,” pungkas Hasto.
