Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai dukungan partainya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini kembali mengemuka setelah sebelumnya digaungkan oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya selalu membuka ruang untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan pendapat publik. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (29/12/2025).
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
“Kalau pemerintah ya pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah kalau kami, saya selalu ngurus partai ya, bukan selaku mensesneg juga,” ujar Prasetyo Hadi.
Ia menjelaskan bahwa kajian dan pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi di Indonesia terus berjalan. Menurutnya, setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dievaluasi secara terbuka.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya,” kata Prasetyo.
Ongkos Politik Jadi Sorotan Utama
Gerindra, lanjut Prasetyo, menilai perlu adanya keberanian untuk melakukan perubahan sistem jika ditemukan banyak dampak negatif dari mekanisme yang berjalan saat ini. Salah satu sorotan utama adalah tingginya ongkos politik dalam Pilkada langsung.
“Tetapi kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” tegasnya.
Prasetyo mencontohkan beban biaya yang harus ditanggung calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, yang dinilai sangat besar. Selain itu, dari sisi negara, pembiayaan Pilkada juga menjadi beban tersendiri.
“Misalnya dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” lanjutnya.
Atas dasar kajian internal tersebut, Prasetyo menyebut Gerindra secara terbuka mendorong pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” pungkas Prasetyo Hadi.
