Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany, mendesak pemerintah untuk segera melakukan mitigasi terhadap bibit siklon 93S yang terdeteksi di Samudra Hindia. Bibit siklon ini berpotensi membawa hujan lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, hingga Perairan Jawa. Selly menekankan pentingnya peningkatan status kewaspadaan dan respons cepat dari pemerintah.
Pentingnya Peringatan Dini dan Publikasi Informasi
“Dari perspektif Komisi VIII, kami ingin menekankan bahwa fungsi koordinasi penanggulangan bencana tidak hanya berada di BNPB, tetapi juga sangat kuat pada BMKG sebagai lembaga peringatan dini nasional,” ujar Selly kepada wartawan pada Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan, “Ketika BMKG sudah mengeluarkan early warning, maka kewajiban berikutnya adalah memastikan publikasi yang cepat, jelas, dan masif kepada pemerintah daerah, media, dan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan. Jangan menunggu bencana membesar baru dilakukan langkah-langkah.”
Selly mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat penyebaran informasi mengenai bibit siklon 93S. Menurutnya, keterlambatan informasi dapat menambah risiko korban jiwa.
Peran BNPB dan BPBD dalam Kesiapsiagaan
Selain itu, Selly meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera mengaktifkan status siaga di daerah-daerah yang diproyeksikan terdampak.
“Kita tidak boleh mengulangi pengalaman di Sumatera di mana beberapa daerah belum siap secara logistik maupun koordinasi,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Selly, memiliki kewajiban untuk menyiapkan lokasi pengungsian, mengedukasi masyarakat pesisir, serta memeriksa sistem drainase. Langkah-langkah preventif perlu diperluas, termasuk pemetaan rinci wilayah rawan bencana hingga tingkat desa dan identifikasi kelompok rentan untuk mempercepat evakuasi.
Sosialisasi dan simulasi evakuasi harus rutin dilakukan, terutama di wilayah pesisir dan bantaran sungai. Sistem peringatan dini lokal melalui sirine, radio komunitas, dan kanal komunikasi cepat juga perlu diperkuat.
“Infrastruktur publik seperti jembatan, tanggul, jalur evakuasi, dan fasilitas kesehatan harus dicek secara berkala, sementara logistik kebencanaan disiagakan lebih awal di titik risiko tinggi,” papar Selly.
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Keselamatan
Selly berharap agar bencana yang terjadi di Sumatera tidak terulang di daerah lain, menekankan pentingnya penguatan mitigasi.
“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah pusat dan daerah harus saling mengandalkan, bukan saling menunggu, dan pada saat yang sama, tidak perlu saling menyalahkan, karena keselamatan masyarakat jauh lebih penting dibandingkan debat antar-instansi. Yang diperlukan adalah kerja cepat, kolaboratif, dan terukur,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Negara harus hadir lebih awal, bukan hadir ketika bencana sudah terjadi. Semoga langkah-langkah antisipatif ini dapat mencegah kejadian seperti di Sumatera agar tidak terulang kembali.”
Analisis BMKG Mengenai Bibit Siklon 93S
Sebelumnya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa dampak tidak langsung dari Bibit Siklon Tropis 93S mengakibatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, gelombang tinggi kategori sedang (1,25 – 2,5 meter) berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Timur hingga NTT, Perairan selatan Jawa Timur, serta Selat Bali – Lombok – Alas bagian selatan.
Berdasarkan analisis BMKG, kecepatan angin maksimum di sekitar sistem saat ini mencapai 15 knot (28 km/jam) dengan tekanan minimum 1009 hPa. Awan konvektif di sekitar 93S belum terorganisir dengan baik, sehingga proses penguatan sistem diprakirakan berlangsung lambat dalam 24 jam ke depan.
