Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang dikenal sebagai kekuatan politik pro-militer, mengklaim telah memenangi mayoritas kursi dalam fase pertama pemilihan umum yang diselenggarakan junta militer Myanmar. Klaim ini muncul pada Senin (29/12/2025) di tengah kecaman luas dari kelompok pro-demokrasi dan komunitas internasional.
Seorang pejabat partai USDP, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak memiliki wewenang untuk berbicara kepada media, menyampaikan kepada AFP bahwa partainya meraih kemenangan signifikan. “USDP memenangkan mayoritas kursi di seluruh negeri menurut berbagai laporan,” ujarnya dari ibu kota Naypyidaw, sehari setelah pemungutan suara dibuka pada Minggu (28/12/2025).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Pemilu ini digelar oleh junta militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021. Para jenderal berkuasa berjanji bahwa pemilu bertahap selama satu bulan ini akan menjadi jalan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, para pemantau demokrasi memperingatkan bahwa proses ini justru berpotensi mengukuhkan kekuasaan militer, alih-alih memulihkan pemerintahan sipil.
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi dan merupakan partai paling populer sebelum kudeta, tidak tercantum dalam surat suara. NLD telah dibubarkan, dan Aung San Suu Kyi sendiri masih mendekam di penjara sejak kudeta militer yang memicu perang saudara di berbagai wilayah Myanmar.
Pelaksanaan pemilu ini menuai kecaman keras dari para aktivis, diplomat Barat, serta kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka menyoroti penindasan terhadap oposisi dan daftar kandidat yang dinilai sarat dengan sekutu militer.
Hingga saat ini, hasil resmi pemungutan suara belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Persatuan Myanmar. Selain tahap pertama yang digelar pada Minggu, dua fase pemilu lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari 2026.
Sebelumnya, militer membatalkan hasil pemilu 2020, di mana NLD pimpinan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan telak atas USDP. Kala itu, militer dan USDP menuduh adanya kecurangan pemilih dalam skala besar, tudingan yang menurut para pemantau internasional tidak memiliki dasar kuat.
Kepala junta, Min Aung Hlaing, yang telah memerintah Myanmar dengan dekret selama lima tahun terakhir, menyatakan bahwa angkatan bersenjata dapat dipercaya untuk menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan sipil. “Kami menjamin ini akan menjadi pemilu yang bebas dan adil,” kata Min Aung Hlaing kepada wartawan setelah mencoblos di Naypyidaw. “Ini diselenggarakan oleh militer, kami tidak bisa membiarkan nama kami tercemar.”
Kudeta militer 2021 telah memicu perang saudara yang masih berlangsung hingga saat ini. Para aktivis pro-demokrasi membentuk unit-unit gerilya dan bertempur bersama kelompok bersenjata etnis minoritas yang selama puluhan tahun menentang kekuasaan pemerintah pusat.
