Ombudsman RI mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) untuk menyajikan data pemulihan listrik pasca-bencana banjir di Aceh secara akurat dan sesuai kondisi lapangan. Transparansi informasi dinilai krusial untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan memfasilitasi langkah penyelamatan yang tepat.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menekankan bahwa dalam situasi darurat, laporan yang dibuat semata-mata untuk menyenangkan pimpinan tidaklah dibutuhkan. “Sampaikan kondisi apa adanya, apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam,” ujar Johanes dalam siaran pers di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan, penyampaian informasi yang tidak faktual justru berpotensi menghambat pemulihan layanan publik dan mengikis kepercayaan masyarakat. Data yang dihimpun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh hingga Senin siang menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Barat Daya masih mengalami pemadaman listrik.
Oleh karena itu, Ombudsman meminta PLN segera memberikan data teknis terkini yang terverifikasi. Data tersebut mencakup jumlah gardu dan jaringan yang masih padam, wilayah yang belum teraliri listrik, estimasi waktu pemulihan yang realistis, serta kendala teknis yang dihadapi petugas di lapangan.
Johanes mengingatkan agar praktik laporan Asal Bapak Senang (ABS) tidak terulang dalam penanganan bencana. “Jika kondisi di lapangan masih padam, sampaikan padam. Jika butuh waktu tambahan, sampaikan jujur. Kejujuran itulah yang dibutuhkan masyarakat saat bencana, bukan sekadar laporan baik di atas kertas,” tegasnya.
Ombudsman menyatakan akan terus memantau pemulihan berbagai layanan publik di wilayah terdampak bencana Aceh, termasuk kelistrikan, distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan akses evakuasi. Lembaga ini juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait potensi malaadministrasi dalam penanganan bencana.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa hingga Minggu (7/12/2025) malam, sekitar 97 persen jaringan listrik di Aceh telah berhasil dipulihkan pasca-banjir dan longsor. Laporan tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen.
“Malam ini nyala semua, Pak. Seluruh Aceh, 97 persen sudah menyala malam ini,” kata Bahlil kepada Presiden, seperti dilansir dari tayangan Breaking News Kompas TV. Presiden Prabowo mengapresiasi upaya percepatan pemulihan tersebut.
Wilayah Masih Alami Pemadaman Listrik
Berdasarkan catatan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh hingga Senin siang pukul 12.00 WIB, berikut adalah wilayah yang masih mengalami pemadaman listrik:
- Kota Banda Aceh: Gampong Pango Raya, Lamteumen Timur (Kec. Jaya Baru), Ie Masen Kayee Adang (Kec. Syiah Kuala), Lamgugob, Blang Oi, Geuce komplek (Kec. Bandaraya), Ule Lheu (Kec. Meuraxa), Lampineung (Kec. Syiah Kuala), Neusu Aceh (Kec. Baiturrahman), Punge Blang Cut (Kec. Meuraxa), Sukaramai (Kec. Baiturrahman), Lamprit (Kec. Kuta Alam), Pineung (Kec. Syiah Kuala), Ilie (Kec. Ulee Kareng), Desa Batoh (Kec. Lueng Bata).
- Kabupaten Aceh Besar: Gampong Limpok (Kec. Darussalam), Kaju (Kec. Baitussalam), Gue Gajah (Kec. Darul imarah), Gampong Miruk, Lam Hasan, Barabung (Kec. Darussalam), Lamreung Meunasah Papeun (Kec. Krueng Barona Jaya), Cot Masjid (Kec. Lueng Bata), Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Lampuuk (Dusun Lampuuk Jaya), Lham Lom dan sekitarnya.
- Kabupaten Aceh Barat Daya: Desa Keude Siblah (Kec. Blangpidie), Keude Blangpidie, Desa Pante Perak, Desa Pinang (Kec. Susoh), Kecamatan Blang Pidie, Kecamatan Susoh, Kecamatan Kuala Batee.
