Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menilai bahwa kata ‘reformasi’ harus segera dihilangkan. Ia juga menyinggung kemungkinan peniadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai dalam sambutannya pada acara penyerahan aset rampasan dari KPK kepada Kementerian HAM di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/1/2026).
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Pigai Desak Penghapusan Kata ‘Reformasi’
Menurut Pigai, penggunaan istilah ‘reformasi’ secara terus-menerus mengindikasikan adanya situasi yang tidak baik. “Kata reformasi kita harus suatu saat itu hilangkan. Selalu istilah kata reformasi itu karena biasanya pasti ada sesuatu yang tidak bagus,” tegas Pigai.
Ia mempertanyakan kapan istilah tersebut akan benar-benar lenyap dari diskursus publik, termasuk keberadaan Kementerian Reformasi Birokrasi. “Sampai kapan kata reformasi itu akan hilang? Sampai kapan Kementerian Reformasi Birokrasi itu akan hilang?” tambahnya.
KPK Diharapkan Tidak Ada Lagi di Masa Depan
Selain menyoroti kata ‘reformasi’, Pigai juga berpandangan bahwa KPK suatu saat harus ditiadakan. Hal ini, menurutnya, dapat terwujud apabila korupsi telah berhasil diberantas secara tuntas. “Ya, kita juga suatu saat inginkan KPK tidak boleh ada lagi. Gitu loh, suatu saat,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari pucuk pimpinan. “Ya, itu kalau perbuatan dan tindakan itu berasal dari atas,” imbuhnya.
Integritas Pimpinan Kunci Utama
Pigai menegaskan bahwa untuk mewujudkan penghapusan kata ‘reformasi’ dan peniadaan KPK, dibutuhkan pimpinan yang memiliki integritas tinggi dalam memberantas perilaku koruptif. Ia mengutip pernyataan Kapolri, “Kapolri sendiri bilang, ‘Jangan lihat apa penegakan hukum polisinya, tapi apa kata-kata Kapolri dulu’. Ya, kejahatan dimulai dari atas.”
Analogi “ikan busuk” juga digunakan Pigai untuk menggambarkan pentingnya integritas dari atas. “Ikan busuk itu dimulai dari atas. Kalau di atas busuk, di bawah pasti busuk. Ya, dan saya tidak tanggung-tanggung kalau kalau di bawah ada yang busuk, sudah pasti bukan kepalanya yang busuk, memang di bawah ini sudah busuk sendiri,” jelasnya.
Menurut Mureks, pandangan Pigai ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang bersih sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem yang bebas korupsi.
Gaya Kepemimpinan Pigai
Dalam konteks kepemimpinannya, Pigai menyatakan bahwa bawahan harus mengikuti arahan pimpinan yang berintegritas tinggi. “Ya, itu sekadar komitmen-komitmen ini. Ikuti saja apa yang dilakukan pimpinan. Sudah pasti benar. Ikuti saja. Dan saya sudah berlangsung seperti ini selama setahun,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan sikap tegasnya terhadap bawahan yang menyimpang. “Mulai Eselon I ke bawah, kalau ada yang sedikit miring kiri kanan, out. Dah, setelah 1 tahun, saya itu orang tidak biasa ganti-ganti orang ya. Saya ini orang yang ya humanis juga, lah ya. Mulutnya aja yang agak kasar. Tapi hatinya humanis,” pungkasnya.
