Umat Islam di Indonesia kembali menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Menjelang momen istimewa ini, informasi mengenai kapan awal puasa Ramadan 2026 menjadi perhatian utama untuk mempersiapkan ibadah secara matang. Penetapan awal Ramadan di Indonesia seringkali melibatkan tiga pihak utama: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan pemerintah, yang masing-masing memiliki metode penentuan berbeda.
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 2026
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan ini tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 yang berisi hasil perhitungan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Dalam penentuan ini, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan berpedoman pada prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Berdasarkan perhitungan tersebut, ijtimak atau pertemuan bulan dan matahari terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01.09 UTC. Namun, saat matahari terbenam pada hari itu, posisi hilal belum memenuhi syarat yang ditentukan, yakni tinggi bulan minimal 5 derajat dan jarak bulan dengan matahari minimal 8 derajat.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan pada 18 Februari 2026, dengan puasa berlangsung selama 30 hari. Sementara itu, ijtimak menjelang Syawal terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01.23.28 UTC, dan Idul Fitri ditetapkan pada 20 Maret 2026.
Nahdlatul Ulama Masih Tunggu Hasil Rukyatul Hilal
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum menetapkan secara resmi kapan awal puasa Ramadan 2026. NU masih menunggu hasil pemantauan hilal atau rukyatul hilal untuk menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 H.
NU menggunakan metode Hisab Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) dalam penetapannya. Metode ini tidak hanya mengandalkan perhitungan hisab, tetapi juga melakukan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda. Sesuai metode tersebut, NU akan menetapkan awal puasa Ramadan setelah melakukan rukyatul hilal pada 29 Syakban 1447 H. Hasil pemantauan ini akan menjadi dasar penentuan apakah puasa dimulai keesokan harinya atau menunggu satu hari berikutnya.
Pemerintah Akan Gelar Sidang Isbat
Pemerintah, melalui Kementerian Agama (Kemenag), juga belum menetapkan secara resmi awal puasa Ramadan 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penentuan awal Ramadan akan diputuskan melalui sidang isbat yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Sidang isbat awal Ramadan biasanya digelar pada 29 Syakban. Berdasarkan Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 29 Syakban 1447 H jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026. Meskipun demikian, keputusan resminya tetap menunggu hasil sidang isbat.
Dalam menetapkan awal Ramadan, Kemenag menggunakan Kalender Hijriah Indonesia 2026 sebagai acuan awal. Kalender ini disusun berdasarkan kriteria yang disepakati bersama oleh negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Berdasarkan kalender tersebut, awal puasa Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun, tanggal ini masih bersifat perkiraan dan penetapan resminya akan diumumkan pemerintah setelah sidang isbat.
Hitung Mundur Menuju Ramadan 2026
Meskipun penetapan resmi dari pemerintah masih dinanti, umat Islam sudah dapat melakukan hitung mundur menuju Ramadan. Perhitungan ini dapat mengacu pada prediksi kalender Hijriah dan ketetapan Muhammadiyah. Mureks mencatat bahwa jika dihitung dari Jumat, 2 Januari 2026, puasa Ramadan tinggal 47 hari lagi berdasarkan ketetapan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026.
Sementara itu, jika mengacu pada Kalender Hijriah Indonesia yang memprediksi 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026, puasa Ramadan diperkirakan tinggal 48 hari lagi. Dengan hitungan ini, umat Islam sudah bisa mulai mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, sambil menunggu penetapan resmi dari pemerintah.
