MUREKS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Apriyadi optimis penuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Hal ini berdasarkan hasil kesepakatan beberapa OPD di Kabupaten Musi Banyuasin yang ikut mendampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin Musni Wijaya S.Sos MSi mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Evaluasi Pelaporan Penerapan SPM Melalui Aplikasi E-SPM Triwulan IV Tahun 2022.
Baca Juga : Orgen Tunggal Dilarang Putar Lagu Remix, Begini Penjelasan Kapolda Sumatera Selatan
Rakor dilaksanakan di Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan, Jumat, 6 Januari 2023 dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir SA Supriono.
Setelah mengikuti rakor tersebut Kepala OPD dari BPBD, Dinkes, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Disdikbud, Dinsos, dan Kabag Tapem sepakat mengatakan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Baca Juga : Pukul 00.00-05.00 WIB Jangan Keluar Rumah, Begini Penjelasan Polisi
Selain itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang berkaitan dengan regulasi penerapan standar pelayanan minimal.
Kemudian turunannya di tetapkan melalui Permendagri di setiap stake holder yang memiliki urusan wajib tersebut di setiap kementerian/lembaga pemerintah.
Baca Juga : Pj Bupati Muba Mediasi Persoalan Plasma Warga dengan PT PWS
Sehingga diperlukan sebuah rencana aksi dalam memenuhi target pencapaian penerapan SPM tersebut, melalui proses perencanaan, koordinasi, pengumpulan data, hingga bermuara pada output hasil penerapan SPM tersebut.
Pj Sekda Musni Wijaya SSos MSi mengatakan dengan diadakannya Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Evaluasi Pelaporan Penerapan SPM diharapkan dalam penerapan SPM kita dapat penuhi target pencapaian Standar Pelayanan Minimum.(rel)
