Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara akan terus berlanjut. Hingga akhir tahun 2025, data terakhir menunjukkan bahwa penyaluran BLTS di ketiga wilayah bencana tersebut telah mencapai rata-rata lebih dari 85%.
Gus Ipul merinci capaian tersebut saat Refleksi Akhir Tahun Kementerian Sosial di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, pada Jumat (2/1/2026). “Untuk daerah bencana, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, capaian penyaluran di Aceh sudah sekitar 88 persen. Sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih di kisaran 82 sampai 83 persen,” ujarnya.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Tantangan Penyaluran di Medan Bencana
Mureks mencatat bahwa proses penyaluran bantuan di wilayah bencana membutuhkan upaya ekstra karena dihadapkan pada berbagai tantangan. Gus Ipul menjelaskan, kendala utama meliputi medan yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi warga yang masih berada di pengungsian.
“Penyaluran di Provinsi Aceh sampai sekarang sudah 88% meskipun di lapangan ada kendala tentang jaringan internet misalnya, listrik juga belum stabil, akses menuju beberapa kabupaten kota juga masih belum semuanya bisa ditembus. Tetapi terus bekerja sampai hari ini sudah cukup banyak itu 88%,” paparnya.
Sebagai contoh, hingga 31 Desember 2025, terdapat tiga kantor Pos di Aceh Tamiang yang belum dapat beroperasi akibat dampak bencana.
BLTS Reguler dan BLTS Kesra
Gus Ipul juga menjelaskan perbedaan antara BLTS reguler dan BLTS Kesra. BLTS Kesra merupakan bantuan tambahan yang disalurkan sebagai respons cepat pemerintah terhadap kondisi darurat, di luar skema BLTS reguler.
“Dalam tiga bulan terakhir ini ada BLTS Kesra di luar BLTS reguler. Kalau BLTS reguler menyasar kisarannya 18 juta KPM, sementara BLTS ini menyasar lebih dari 35 juta penerima, tentu bergantung pada data yang sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial dan BPS,” kata Gus Ipul.
Berdasarkan data terkini Kementerian Sosial, lebih dari 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara nasional telah dinyatakan layak menerima BLTS. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan akses wilayah penerima.
Secara nasional, Gus Ipul menyebutkan bahwa penyaluran BLTS telah mencapai lebih dari 97%. Namun, di sejumlah wilayah terdampak bencana, seperti yang terjadi di Sumatra, proses penyaluran memang memerlukan upaya lebih keras karena tantangan yang ada.
“Sebagian besar BLTS sudah disalurkan, baik di daerah bencana maupun di daerah-daerah lain di Indonesia,” jelasnya.
Kementerian Sosial terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, relawan, serta petugas PT Pos dan Dinas Sosial setempat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, termasuk di daerah bencana.
