Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, memaparkan visi jangka panjang dan capaian reformasi birokrasi Indonesia dalam forum Government at a Glance Southeast Asia 2025. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan publik yang lebih modern, transparan, dan berpusat pada masyarakat.
Forum yang digagas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini menjadi wadah untuk memahami bagaimana Asia Tenggara memodernisasi layanan publik di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Reformasi birokrasi dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan kepercayaan, daya saing, dan efektivitas penyampaian layanan pemerintah.
“Agenda reformasi Indonesia berlandaskan pada kerangka kerja yang jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip OECD yaitu berfokus pada layanan yang berpusat pada manusia, integritas publik, dan pemerintahan digital,” ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Setelah lebih dari satu dekade, upaya reformasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan hasil positif. Lebih dari 55.000 posisi administratif berhasil diubah menjadi fungsional, dan peringkat E-Government Indonesia melonjak dari 167 menjadi 64. Dari sisi fiskal, reformasi akuntabilitas dilaporkan telah mencegah potensi inefisiensi senilai lebih dari Rp 128 triliun.
Inovasi layanan terpadu kepada masyarakat diwujudkan melalui 296 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan digital melalui portal terpadu MPP Digital yang telah diadopsi oleh 199 daerah di seluruh negeri. Perkembangan ini bertujuan untuk mengurangi kerumitan administrasi, mempersingkat waktu tunggu, dan menjadikan pemerintah lebih hadir serta dapat diandalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan agenda jangka panjang untuk arah birokrasi mendatang. “Visi untuk tahun 2045 adalah membangun birokrasi yang mampu memberikan layanan publik yang berorientasi pada ‘kehidupan manusia’ atau layanan yang menyelesaikan masalah masyarakat di setiap tahap kehidupan,” kata Rini.
Seluruh inisiatif tersebut tercermin dalam capaian Indonesia pada laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025. Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan di bidang pemerintah digital, integritas publik, dan data, bahkan menempatkan diri sebagai salah satu yang terdepan di ASEAN. Meskipun demikian, Rini mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh cepat berpuas diri karena masih banyak ruang untuk peningkatan.
Laporan ini diharapkan menjadi sumber perspektif yang berkelanjutan, panduan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan terus bergerak maju dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan benar-benar berpusat pada masyarakat.
OECD Deputy Secretary-General, František Ružička, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang untuk memperdalam pengetahuan, perbandingan antarnegara, dan saling belajar sektor pemerintahan di Asia-Pasifik. Tujuannya adalah agar negara-negara dapat mengetahui posisi masing-masing dan mencari peluang perubahan.
“OECD mendukung kebijakan berdasarkan bukti, mendukung potensi dan masa depan yang berkelanjutan, memperkuat kerja sama, dan berbagi pengalaman yang kita lakukan,” jelasnya.
Ružička menambahkan bahwa laporan Government at a Glance Southeast Asia 2025 memperkuat keahlian global OECD dalam standar pengelolaan publik dan tata kelola. Hal ini penting untuk memproduksi analisis dan dukungan, khususnya bagi negara-negara Asia yang sedang dalam proses aksesi OECD seperti Indonesia.
Laporan yang merupakan hasil kerja sama OECD dengan Asian Development Bank (ADB) ini juga diharapkan menjadi katalis pembelajaran dialog antarnegara dan peluang kerja sama baru. ADB, sebagai bank pembangunan multilateral terkemuka, mendukung pertumbuhan inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik.
Disampaikan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa Asia Tenggara saat ini berada di jalur yang benar. Meskipun terdapat tantangan fiskal dan demografi, komitmen tata kelola yang kuat dinilai mampu menanggulangi hal tersebut. “OECD mendorong transparansi dan pengawasan dalam tata kelola untuk memastikan sumber daya publik digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
Selaras dengan Ružička, ADB Vice President (Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik), Scott Morris, menyoroti pentingnya kemajuan di Asia Tenggara dalam membangun tata kelola yang tangguh, transparan, dan berorientasi pada warga. Ia menekankan tiga aspek yang perlu dikembangkan dalam tata kelola: “Keberlanjutan fiskal, inovasi digital, dan kepercayaan publik berjalan beriringan dalam area tersebut,” pungkasnya.
