JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan ambisi Indonesia untuk memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Pernyataan ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia 2025 yang mengusung tema ‘Penguatan Fondasi Pembangunan HAM Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Indonesia Bidik Kursi Presiden Dewan HAM PBB
Pigai menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah aset tak berwujud paling berharga. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, lembaga, media, dan individu untuk mewujudkan bangsa yang unggul dalam peradaban HAM. “Kalau kita memikul tugas ini bersama, Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang unggul dalam peradaban HAM,” kata Pigai di Tennis Indoor Senayan, Rabu (10/12/2025).
Dalam agenda hubungan internasional, Indonesia menargetkan kursi Presiden Dewan HAM PBB. Upaya diplomasi telah dilakukan sejak awal 2025 melalui pertemuan bilateral dan kunjungan ke negara sahabat. “Kami tidak tanggung-tanggung. Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB,” tegasnya.
Langkah diplomasi ini dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Bappenas. Diplomat senior dan mantan Presiden Dewan HAM PBB, Profesor Makarim Wibisono, turut dilibatkan dalam proses pendekatan internasional tersebut. Pigai meyakini kepemimpinan di Dewan HAM PBB akan membuka jalan bagi Indonesia untuk mendorong konvensi-konvensi HAM baru, seperti HAM dan korupsi, HAM dan lingkungan, serta HAM dalam proses pemilu. “Banyak konvensi yang kita bisa hasilkan. Ini kesempatan untuk mengubah tatanan dunia,” ujarnya.
Roadmap Indonesia Emas 2045 dan Solidaritas Bencana
Pigai memaparkan roadmap menuju Indonesia Emas 2045 yang terbagi dalam beberapa fase: lima tahun pertama fokus pada pemulihan dan perbaikan, lima tahun berikutnya akselerasi, lalu memengaruhi kawasan, dan akhirnya tampil sebagai pemimpin global.
Pada kesempatan yang sama, Pigai menyampaikan empati kepada warga di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya memperkuat solidaritas antarwarga. “Tidak boleh ada anak bangsa yang menderita sendirian. Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing,” tegasnya.
Pigai mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan HAM sebagai budaya, bukan sekadar jargon tahunan. “Mari bergerak bersama, membumikan HAM dari kata menjadi budaya,” tuturnya.
Menutup pidatonya, Pigai mengingatkan bahwa perjuangan HAM harus selalu berjalan dalam koridor negara hukum. “Jangan takut dan jangan pernah mundur memperjuangkan hak asasi manusia bagi mereka yang membutuhkan keadilan, tetapi harus sesuai konsep dan aturan bernegara,” tutupnya.
Tokoh dan Penghargaan
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Agama H. Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, para wakil menteri, tokoh HAM, gubernur, bupati, perwakilan pemerintah daerah, duta besar, korban pelanggaran HAM, komunitas ojek online, elemen mahasiswa, pelajar pencinta HAM (Kopetta), serta masyarakat umum.
Acara juga diwarnai dengan doa dari perwakilan lima agama dan pemberian penghargaan kepada para tokoh HAM. Penerima penghargaan antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB Makarim Wibisono, Haris Azhar, Hariman Siregar, Yan Christian Warinussy, serta almarhum Muhammad Imam Azis. Pada kesempatan itu, juga dilakukan launching Penilaian Kepatuhan HAM.
