Sepanjang tahun 2025, hubungan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan. Sinergi yang sebelumnya kerap dipahami sebagai dukungan moral kini bertransformasi menjadi kolaborasi operasional yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara aktif memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemitraan ini berfokus pada pengawalan pelaksanaan Asta Cita, yang menjadi peta jalan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Januari 2025: Konsolidasi Arah Sinergi di Harlah ke-102 NU
Awal tahun 2025 ditandai dengan penegasan arah sinergi dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU. Pada momentum tersebut, PBNU secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan agenda organisasi dengan Asta Cita.
PBNU juga menginstruksikan seluruh struktur organisasi, dari pusat hingga daerah, untuk aktif mengawal program pemerintah. Pengawalan ini terutama dilakukan melalui jaringan pesantren dan komunitas Nahdliyin di berbagai wilayah.
Februari 2025: Penguatan Melalui Istana dan Program MBG
Memasuki Februari, sinergi NU dan pemerintah semakin menguat melalui pertemuan pimpinan PBNU dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan Sarasehan Ulama yang membedah Asta Cita dari perspektif hukum Islam.
Pada bulan yang sama, PBNU menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional. Kerja sama ini melibatkan NU dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan peran strategis dalam pengelolaan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Maret 2025: Peran Moderasi Sosial di Bulan Ramadan
Pada Maret 2025, yang bertepatan dengan bulan Ramadan, PBNU mengambil peran penting dalam menjaga kohesi sosial. Hal ini dilakukan di tengah potensi perbedaan pelaksanaan ibadah di masyarakat.
NU menegaskan pentingnya toleransi, persatuan, dan sikap saling menghormati sebagai fondasi stabilitas nasional. Peran moderasi tersebut menjadi kontribusi nyata NU dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif.
April 2025: Akselerasi Gerakan Keluarga Maslahat NU
Pasca-Idulfitri, April 2025 ditandai dengan percepatan Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU). Program ini dijalankan secara masif di tingkat desa, dengan fokus pada edukasi kesehatan keluarga, pencegahan stunting, serta penguatan ekonomi keluarga.
Pemerintah mendukung GKMNU sebagai model pembangunan sumber daya manusia dari bawah, berbasis keluarga dan komunitas.
Mei 2025: Kontribusi NU dalam Diplomasi Internasional
Pada Mei 2025, PBNU turut berkontribusi dalam ranah diplomasi internasional. Kontribusi ini khususnya dengan mendukung sikap konsisten pemerintah Indonesia terkait konflik Palestina-Israel.
Dukungan terhadap solusi dua negara dipandang sebagai langkah tepat untuk memperkuat posisi Indonesia di forum global. Langkah ini sekaligus menegaskan peran NU sebagai aktor diplomasi moral.
Juni-Juli 2025: Implementasi Nyata Program MBG dan Ketahanan Pangan
Keterlibatan NU dalam program prioritas nasional memasuki fase krusial pada Juni 2025, ketika PBNU secara resmi dilibatkan dalam pengelolaan 1.000 dapur MBG.
Implementasi mandat tersebut dimulai pada Juli 2025 melalui peresmian dapur-dapur MBG di berbagai daerah. Pada saat yang sama, PBNU memperkuat peran pesantren sebagai pusat agropreneur, guna mendukung agenda ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Agustus 2025: Menjaga Stabilitas Nasional
Peran NU sebagai penyangga stabilitas nasional kembali mengemuka pada Agustus 2025. Hal ini terjadi saat eskalasi demonstrasi dan kerusuhan melanda Jakarta.
PBNU bersama pimpinan ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang. Mereka menyerukan pentingnya menjaga ketenangan, kepercayaan, serta komitmen kebangsaan di tengah situasi krisis.
September 2025: Aksi Nyata Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi
Pada September 2025, kolaborasi sosial PBNU melalui LAZISNU mencatat capaian signifikan. Dana kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi senilai miliaran rupiah disalurkan untuk pesantren, layanan kesehatan, dan UMKM perempuan.
Program ini diperluas dengan peluncuran inisiatif “Keluarga Unggul” di sejumlah provinsi.
Oktober 2025: Pesantren dan Ketahanan Ideologi Bangsa
Momentum Hari Santri pada Oktober 2025 dimanfaatkan PBNU untuk menegaskan kembali peran strategis pesantren. Dengan tema penguatan peradaban, pesantren ditegaskan sebagai benteng ideologi Pancasila, pilar ketahanan kebangsaan, serta pusat pembentukan karakter generasi masa depan.
November 2025: Investasi SDM Melalui NU Scholarship
Penguatan sumber daya manusia berlanjut pada November 2025 melalui peluncuran NU Scholarship. Program ini merupakan hasil kerja sama PBNU dan BAZNAS RI.
NU Scholarship membuka akses pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi kader NU dan generasi muda berprestasi, baik di dalam maupun luar negeri.
Desember 2025: Aksi Kemanusiaan dan Evaluasi Akhir Tahun
Penghujung tahun menjadi ujian sekaligus penegasan peran kemanusiaan NU. Pada Desember 2025, PBNU memobilisasi relawan, logistik, dan dana miliaran rupiah untuk membantu korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di saat yang sama, akselerasi implementasi MBG terus dilakukan. Hingga akhir tahun, puluhan SPPG telah beroperasi aktif dan ratusan lainnya berada dalam tahap persiapan.
NU Mitra Kerja Pemerintah, Bukan Sekadar Pendukung
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan, sinergi antara NU dan pemerintah merupakan wujud tanggung jawab kebangsaan.
“NU tidak memposisikan diri sekadar sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra yang bekerja bersama pemerintah untuk memastikan kebijakan benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat,” ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima detikHikmah, Kamis (01/01/2026).
Ia menekankan, kolaborasi antara ulama dan umara harus diwujudkan dalam kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah dinamika internal organisasi pada akhir tahun, PBNU akhirnya menempuh jalan islah. “Rekonsiliasi ini menjaga soliditas NU sekaligus memastikan agenda pelayanan umat dan dukungan terhadap program nasional tetap berjalan tanpa gangguan,” ungkap Gus Yahya.
Proyeksi Sinergi NU-Pemerintah Menuju 2026
Menatap 2026, PBNU memproyeksikan penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berdampak luas. Fokus diarahkan pada perluasan operasional MBG, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, peningkatan kualitas SDM, serta konsistensi NU sebagai penyangga stabilitas sosial dan kebangsaan.
“Dengan fondasi sinergi yang telah terbangun sepanjang 2025, PBNU optimistis bahwa kerja bersama NU dan pemerintah akan semakin kokoh dalam mengantarkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045,” pungkas Gus Yahya.
