Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar seluruh biaya pengurusan dokumen masyarakat yang hilang akibat bencana di Aceh digratiskan. Usulan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Tito menjelaskan, kerusakan parah pada fasilitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa menyebabkan hilangnya berbagai dokumen penting milik warga, seperti KTP, ijazah, dan sertifikat.
Menurut Tito, sebagian layanan memang sudah digratiskan, terutama dokumen yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. Namun, dokumen lain yang dikeluarkan kementerian atau lembaga berbeda masih dikenakan biaya.
“Untuk dokumen Dukcapil sudah gratis, Pak. Tapi untuk ijazah di bawah Kemendikdasmen, STNK dan BPKB dari Polri, serta sertifikat tanah dari ATR/BPN (berbayar),” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito mengusulkan kebijakan khusus berupa penggratisan seluruh jenis dokumen yang hilang akibat bencana agar tidak membebani masyarakat terdampak.
“Supaya enggak memberatkan mereka (masyarakat terdampak bencana) digratiskan,” kata Tito.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta jajaran terkait untuk melakukan perhitungan kebutuhan dan menindaklanjuti kebijakan penggratisan dokumen tersebut.
“Oke, nanti dihitung semua,” kata Presiden.
Korban Meninggal Capai 921 Orang
Sementara itu, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 921 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi: Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Hal ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kementerian/lembaga terkait.
“Per hari ini, Bapak Presiden. Per hari ini meninggal dunia 921 orang,” kata Suharyanto dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (7/12/2025).
Selain korban jiwa, sebanyak 392 orang dilaporkan masih hilang kontak dan 975.079 orang terpaksa mengungsi.
“Ini di tiga provinsi baik Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” katanya.
