Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tito menyebut, proses pemulihan pascabencana di Sumut berjalan lebih cepat dibandingkan Aceh.
Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut, Sumut kini hanya menyisakan lima wilayah yang masih memerlukan pengerjaan fisik. Sementara itu, Provinsi Aceh masih memiliki tujuh wilayah kabupaten yang membutuhkan perhatian serius dalam proses pemulihan.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Aceh Tamiang Jadi Prioritas Utama
Dalam rapat koordinasi satgas pascabencana di Banda Aceh pada Selasa (30/12/2025), Mendagri Tito Karnavian merinci tujuh wilayah di Aceh yang masih menjadi fokus. “Ada 7 yang masih perlu kita konsen. Nomor satu adalah Aceh Tamiang. Kemudian Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” kata Tito.
Tito secara khusus menyoroti kondisi Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan tantangan terberat. “Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal,” tambahnya.
Percepatan Penanganan dan Dukungan Praja IPDN
Untuk mempercepat penanganan pascabencana di Aceh, khususnya Aceh Tamiang, Tito menyatakan bahwa upaya terus digencarkan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mendapat tambahan kekuatan dari Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Percepatan ini juga berkaitan dengan rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang pada pekan ini. “Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul diserang, dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 [1 Januari 2026] ke sana,” jelas Tito.
Mendagri menambahkan, “Kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 [Januari] nanti, [melakukan] pembersihan, kantor-kantor.” Para praja ini akan membantu dalam upaya pembersihan dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
