Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan krusialnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini dinilai esensial untuk mengakselerasi pembangunan di Papua, terutama melalui peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP).
“Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja,” ujar Tito dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tito mengapresiasi arahan Presiden dan menjelaskan bahwa KEPP-OKP, sejak dilantik pada 8 Oktober 2025, telah menunjukkan aktivitasnya. Komite ini telah menggelar pertemuan internal dan rapat koordinasi dengan dirinya serta para kepala daerah se-Tanah Papua pada 15 Desember 2025.
Menurut Mendagri, sinkronisasi program pembangunan di Papua sangat mendesak. Hal ini disebabkan oleh sifat program kementerian yang masih bersifat sektoral. Ditambah lagi, adanya perubahan struktur pemerintahan di Papua menjadi dua provinsi menjadi enam provinsi, dengan total 42 kabupaten/kota, menuntut penyelarasan pembangunan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Tito menyinggung peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua oleh Bappenas. Namun, ia menekankan perlunya penyempurnaan rencana tersebut melalui dialog intensif dengan para kepala daerah yang terpilih pasca-Pilkada 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan aspirasi lokal terakomodasi secara seimbang melalui pendekatan top-down dan bottom-up.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2025, KEPP-OKP memiliki tugas utama menyinkronkan dan mengharmonisasikan program lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah di Papua. Komite ini juga bertugas mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
“Kemudian setelah itu (komite juga) akan melakukan evaluasi program secara reguler,” jelas Tito.
Untuk menunjang efektivitas kerjanya, KEPP-OKP akan beroperasi dari Jayapura. Evaluasi rutin akan dilaksanakan setiap tiga hingga empat bulan sekali. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar koordinasi antar kementerian/lembaga dan dapat dilaporkan langsung kepada Presiden jika diperlukan intervensi kebijakan lebih lanjut.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi (dan) harmonisasi program ini, betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan, sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera,” tandas Tito.
