Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari pemerintah pusat untuk daerah terdampak bencana telah disalurkan dan dipastikan penggunaannya tepat sasaran. Arahan spesifik telah diberikan kepada tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengenai prioritas penggunaan dana tersebut.
Fokus Bantuan untuk Kebutuhan Individu
Tito Karnavian menekankan bahwa bantuan keuangan ini utamanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan diri (sabun, sampo), serta kebutuhan khusus perempuan dan bayi. “Dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (16/12/2025).
Pernyataan ini disampaikan Tito saat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Realisasi Penyaluran Bantuan
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa total bantuan keuangan sebesar Rp268 miliar telah berhasil diterima oleh daerah-daerah yang terdampak bencana. Rinciannya, Rp60 miliar disalurkan untuk tiga provinsi, sementara Rp208 miliar dialokasikan kepada 52 kabupaten dan kota yang terdampak.
“Kami sudah cek, Pak, tiga hari langsung masuk. Terima kasih kepada Pak Mensesneg yang langsung bergerak cepat Pak langsung ke rekening, Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak perbankannya,” ungkapnya, mengapresiasi kecepatan proses penyaluran melalui sistem perbankan.
Ajakan Solidaritas dan Dukungan Lintas Sektor
Mendagri juga mengimbau daerah lain yang memiliki kapasitas fiskal memadai untuk turut memberikan bantuan. Hingga kini, berbagai daerah telah menunjukkan solidaritasnya dengan mengirimkan bantuan berupa dana tunai, tenaga medis, obat-obatan, makanan, serta pakaian.
“Dari daerah-daerah lainnya juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu, solidaritas,” jelasnya.
Layanan Kependudukan dan Dokumen Penting
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak hanya fokus pada bantuan fisik dan keuangan. Tim Kemendagri telah diturunkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana dalam pengurusan dokumen kependudukan yang hilang, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan akta kelahiran.
Tito juga mendorong kementerian dan lembaga lain yang berwenang menerbitkan dokumen penting seperti ijazah, dokumen perbankan, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk melakukan langkah serupa, yaitu memfasilitasi penerbitan ulang secara gratis bagi korban bencana.
“Kami mohon kementerian/lembaga terkait bisa juga menggratiskan kepada mereka, Pak, sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, sehingga mereka akan sangat terbantu sekali,” tegasnya.
Penanganan Desa Hilang dan Relokasi
Dalam laporannya, Mendagri juga menyampaikan adanya sejumlah desa yang hilang akibat bencana longsor dan banjir, yang memerlukan upaya relokasi. Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempersiapkan administrasi pemerintahan desa baru di lokasi relokasi.
