Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah strategi kunci untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Penugasan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Strategi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang berlangsung di Kota Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu (10/1/2026).
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Tiga Pilar Strategi Pemulihan Pascabencana
Mengawali penugasannya, Tito langsung menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi tersebut. Pemetaan ini membagi daerah ke dalam tiga kategori: sudah normal, setengah normal, dan belum normal, dengan melibatkan partisipasi pemerintah daerah.
“Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan [bergerak melakukan penanganan],” ujar Tito, menjelaskan pentingnya data akurat untuk penanganan yang tepat sasaran.
1. Percepatan Pembersihan Lumpur
Langkah prioritas pertama adalah percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Tito menekankan perlunya pengerahan tambahan personel dari TNI dan Polri, serta keterlibatan sekolah kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri.
“Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” tegasnya, menyoroti urgensi pembersihan sebelum Ramadan.
2. Aktivasi Pemerintahan Daerah
Kedua, Tito menyoroti pentingnya aktivasi kembali roda pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan daerah melakukan perubahan APBD secara cepat. Catatan Mureks menunjukkan, percepatan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang tanpa menunggu seluruh syarat administrasi menjadi contoh mekanisme yang diperlukan.
“Mekanisme kecepatan seperti ini, ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi [daerah terdampak] punya modal,” jelasnya.
3. Penguatan Dukungan Sosial dan Ekonomi
Ketiga, penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Tito mendorong optimalisasi bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan apa namanya itu, bantuan [seperti] BLT (Bantuan Langsung Tunai), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” ujarnya.
Langkah Tambahan dan Rencana ke Depan
Selain tiga pilar utama, Tito juga menekankan percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan. Ia turut menyoroti perlunya operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Ke depan, Tito berencana menggelar rapat teknis lanjutan bersama para kepala daerah di Aceh untuk menghimpun data yang perlu direspons Satgas. Ia juga akan meninjau langsung sejumlah daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah terdampak di Sumut dan Sumbar.
“Makin detail [datanya] kita akan makin tepat [penanganannya], kita mau bergerak,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan pejabat terkait lainnya.
